Perketat Pengawasan, DPRD Nunukan Ancam Coret Sejumlah Kegiatan 2020

aa
Anggota Banggar DPRD Nunukan, H  Andi Muttamir (Foto Budianshori/Niaga.Asia)

NUNUKAN.NIAGA.ASIA-Aktif dan peka terhadap saran maupun kritikan masyarakat, lembaga DPRD Nunukan priode 2019-2024 terus menguatkan fungsinya dengan rajin melakukan pengawasan dan croscek terhadap penggunaan anggaran di tiap instansi pemerintah.

Pengawasan ketat dan menyeluruh dimulai dari pembahasan draf KUA-PPAS APBD Murni Tahun 2020, dimana tim banggar DRPD Nunukan sepakat menolak usulan lanjutan kegiatan fisik dan non fisik  tahun 2019 tidak mampu terealisasi 100 persen.

“Kegiatan 2019 yang tidak selesai, tidak lagi diberikan anggaran lanjutan tahun 2020,” kata Anggota Banggar DPRD Nunukan H. Andi Muttamir, Senin (4/11/2019).

Sebagai contoh, kegiatan pemasangan beronjong penahan abrasi di Kampung Nelayan jalan Mansapa, Kecamatan Nunukan Selatan, berpeluang besar tidak mendapat persetujuan tambahan anggaran dari DPRD Nunukan, jika hingga batas akhir waktu pekerjaan paket tahun 2019,  pada 18 November 2019 tidak terealisasi 100 atau rampung.

Tambahan anggaran untuk lanjutan kegiatan proyek fisik 2019 bisa diberikan persetujuan selama pekerjaan berjalan sesuai rencana. Sebaliknya, Dewan akan mempertimbangan bahkan mungkin mencoret usulan – usulan anggaran lanjutan proyek bermasalah.

“Ada beberapa kegiatan berpotensi di coret, yang salah satunya lanjutan proyek beronjong Kampung Nelayan tahun 2020 sekitar Rp 1,9 miliar, ” kata Muttamir.

Selain mencoret anggaran, DPRD Nunukan dalam pembahasan APBD 2020 akan meminta pemerintah daerah menjelaskan alasan memasukan kembali anggaran lanjutan beronjong, apakah kegiatan tersebut masuk skala priotitas.

Saat ini, lanjut Muttamir, tim banggar DPRD sangat selektif memilih kegiatan-kegiatan yang memang menjadi skala prioritas utama. Karena mengingat anggaran sangat terbatas, sehingga perlu DPRD melakukan seleksi pada tiap usulan pemerintah.

“Tugas pengawasan dan tugas anggaran DPRD harus dijalankan agar penggunaan anggaran tepat sasaran dan merata di semua kecamatan,” sebutnya.

Terhadap pemeratan pembangunan, DPRD melihat adanya ketimpangan dalam pengalokasian anggaran di tiap kecamatan, usulan kegiatan pembangunan tahun 2020 terfokus pada dua pulau yaitu Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik.

Tidak  meratanya pembangunan akan berdampak munculnya gojak di masyarakat, keadaan ini sangat tidak baik bagi pemerintah daerah yang memiliki semboyan adil untuk semua.

“Kita punya 21 kecamatan, jangan hanya terfokus di Nunukan, berikanlah pemeratan disemua kecamatan secara adil dan merata,” tuturnya. (002)

 

 

 

Tag: