TANJUNG SELOR.NIAGA.ASIA-Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) H Irianto Lambrie mengatakan bahwa tekah bersurat dan berdiskusi dengan Mendagri dan Menko Maritim dan Investasi, serta mengusulkan perlunya pemerintah membangun pemusatan Karantina bagi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) apabila sewaktu-waktu dipulangkan Malaysia ke Nunukan terkait adanya wabah COVID-19.
“Perlu saya klarifikasi dan pertegas, yang akan dibangun pusat Karantina bagi TKI yang dipulangkan Malaysia ke Nunukan. Ini bukan Karantina Wilayah,” kata Gubernur Kaltara/Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Kaltara, H Irianto Lambrie dalam rapat dengan seluruh kepala daerah di Kaltara, utamanya daerah yang telah terdata positif COVID-19 di Kaltara di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Senin lalu.
Mengenai penanganan TKI yang dipulangkan Malaysia ke Nunukan, gubernur menyatakan, mengapresiasi Bupati Nunukan yang sudah melakukan langkah-langkah antisipasi. Misalnya, pintu masuk pemulangan TKI, diputuskan melalui satu pintu.
Menurut gubernur, perlunya pembangunan pusat/gedung Karantina bagi TKI di Nunukan, juga diusulkan Menko Maritim dan Investasi, namun terbentur dengan dana. Meski demikan, lanjut gubernur, dalam satu minggu ini akan ditetapkan pemusatan karantina TKI (bukan Karantina Wilayah) di Nunukan. Termasuk penyediaan gedungnya.
Ditambahkan gubernur, TKI yang dipulangkan Malaysia ke Nunukan ini berpotensi besar sudah terpapar COVID-19. Untuk itu, sebelum dipulangkan ke daerah asalnya, harus dikarantina di pusat penampungan sementara yang ada di Nunukan.
“Untuk penampungan sementara ini, silakan gugus tugas di Kabupaten Nunukan harus menyusun rencana yang matang, jumlah dan jenis peralatan yang diperlukan dan hal lainnya.
Usulan disampaikan ke Gubernur Kaltara kepada Menkes. Tapi yang mendesak dan cukup penting, adalah adanya media rapid test, SDM Kesehatan dan APD yang memadai,” kata gubernur.
Apresiasi Dukungan Masyarakat
Gubernur Kaltara juga mengapresiasi adanya kerjasama dan dukungan yang baik dari warga Kaltara, di mana ada sejumlah komunitas yang sudah secara spontan untuk membangun tempat mencuci tangan untuk umum secara mandiri.
Kemudian, gubernur berharap hal ini ditiru oleh pihak swasta yang beroperasi di Kaltara. Sedangkan di OPD lingkup Pemprov Kaltara, dia sudah mewajibkan membangun 1 tempat pencucian tangan yang representatif pada area-area publik.
Dalam mendukung upaya antisipasi penyebaran virus corona di masyarakat, gubernur juga mengimbau agar setiap ASN di lingkup Pemprov Kaltara untuk menyisihkan pendapatannya senilai Rp 100 ribu per orang.“Dana yang terkumpul ini akan digunakan untuk membantu upaya mandiri masyarakat membatasi penyebaran virus corona di lingkungan masing-masing. Baik untuk desinfektan, dan lainnya,” ujar Irianto. (adv)
Tag: Covid-19