aa
Ilustrasi

JAKARTA.NIAGA.ASIA-UU Cipta Lapangan Kerja diperlukan karena Indonesia memerlukan investasi Rp4.800 triliun setiap tahunnya untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi dua juta orang, pertumbuhan ekonomi naik satu persen.

Hal itu dikatakan Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono usai menyelenggarakan Rapat Koordinasi  RUU Cipta Lapangan Kerja di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (24/1).

Menurut Susiwijono, tujuan RUU Cipta Lapangan Kerja dengan metode Omnibus Law  untuk menyederhanakan dan mengharmonisasi regulasi dan perizinan, meningkatkan kualitas investasi, menciptakan lapangan kerja yang lebih berkualitas, sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja, serta makin memberdayakan UMKM dalam peningkatan ekonomi rakyat untuk menuju target PDB per kapita sebesar Rp7 juta per bulannya.

“Pada saat ini, Indonesia masih mencatatkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5% per tahun dengan realisasi investasi sebesar Rp601,3 triliun (data kuartal 3 – 2019), masih terdapat tumpang tindih regulasi, efektivitas investasi yang rendah, pemberdayaan usaha menengah, kecil dan mikro (UMKM) yang masih belum maksimal,” ungkap Susiwijono.

Lapangan kerja harus diciptakan karena saat ini pengangguran masih tercatat sebesar 7,05 juta orang, dengan tambahan angkatan kerja baru sebanyak 2 juta orang setiap tahun. Kemudian, saat ini  sebanyak  57,26% atau 74,1 juta orang dari total angkatan kerja adalah pekerja di sektor informal. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita setiap bulannya tercatat sebesar Rp4,6 juta.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pun ditargetkan mencapai 6% per tahun untuk dapat menampung dua juta pekerja baru. Hal ini memerlukan investasi baru sebesar Rp4.800 triliun (1% pertumbuhan ekonomi diperkirakan memerlukan Rp800 triliun).

“Untuk  mencipatakan lapangan kerja dan target pertumbuhan ekonomi, diperlukan investasi. Investasi tersebut bersumber dari pemerintah, BUMN, swasta, penanaman modal dalam negeri (PMDN), dan penanaman modal asing (PMA). Maka itu, pemerintah mencetuskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja dengan metode Omnibus Law.,” kata Susiwijono. Menciptakan lapangan kerja yang sangat berkualitas untuk mencapai target PDB per kapita per bulan  Rp27 juta per bulan.

Omnibus Law merupakan metode yang digunakan untuk mengganti dan/atau mencabut UU atau beberapa ketentuan dalam UU yang diatur ulang dalam satu UU (tematik). Sebelumnya, sudah ada beberapa UU yang sudah menerapkan konsep tersebut, seperti UU No. 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan menjadi UU yang mencabut beberapa pasal dalam beberapa UU. (*/001)

 

Tag:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *