JAKARTA.NIAGA.ASIA- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menilai pengadaan alutsista itu membutuhkan suatu proses yang panjang, Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI perlu untuk duduk bersama bagaimana mengefisienkan dan menciptakan kepastian.

“Karena kalau tidak, waktu kami sudah mulai menyusun APBN untuk mendukung pengadaan alutsista maka kemudian proses yang panjang menimbulkan banyak sekali konsekuensi terhadap kecepatan maupun ketepatan dari pilihan alutsista tersebut,” ungkap Menkeu dalam Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan (Rapim Kemhan) Tahun 2020 di Kantor Pusat Kementerian Pertahanan Jakarta pada Kamis (23/01).

Menurut Menkeu, Kekuatan Pokok Minimum atau lebih Minimum Essential Force (MEF) yang merupakan proses untuk modernisasi alat utama sistem pertahanan (alusista) Indonesia masih perlu ditingkatkan proses pengadaannya.

Pengadaan alutsista yang relevan, penting karena semakin besar perkembangan Indonesia, semakin banyak yang memiliki interest terhadap republik ini. Hal itu menimbulkan konsekuensi pertahanan keamanan (hankam) yang besar juga untuk kelangsungan kedaulatan.

“Itu adalah sesuatu yang kemudian berkonsekuensi mengenai bagaimana kita mendesain pertahanan keamanan Indonesia, karena makin besar perkembangan Indonesia, makin banyak yang memiliki interest terhadap Republik ini,” kata Menkeu pada acara yang bertema “Pertahanan Semesta Yang Kuat, Menjamin Kelangsungan Hidup NKRI” ini.

Hal ini didasari oleh fakta bahwa Indonesia adalah negara besar dengan penduduk terbesar keempat di dunia, negara emerging yang masuk dalam G-20 dengan ukuran ekonomi sudah masuk 16 atau 15 terbesar di dunia dan pertumbuhan Indonesia di atas 5%, sementara negara lain hanya tumbuh 2%-3%. Menkeu menegaskan, Indonesia bisa menjadi negara dengan ekonomi terbesar di dunia bahkan bisa menjadi 5 besar. (*/001)

Tag: Pertahanan Keamanan