TENGGARONG.NIAGA.ASIA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) membutuhkan anggaran hampir Rp8 triliun untuk meningkatkan 790 kilometer jalan yang masih berstatus tidak mantap  menjadi mantap.

“Dari total 2.196,940 kilometer panjang jalan kabupaten, 790 kilometer statusnya belum atau tidak mantap, sedangkan yang sudah mantap sekitar 64 persen,” beber Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar, Wiyono, hari Kamis (12/2/2026).

“Harapan kita tentu bisa ditingkatkan, cuma persoalannya keterbatasan anggaran ini juga jadi masalah,” sambungnya.

Berdasarkan rekap kondisi jalan SK Tahun 2025, dari total 2.196,940 kilometer, sebanyak 1.406,085 kilometer atau 64,002 persennya berada dalam kondisi mantap. Rinciannya, 1.119,03 kilometer dalam kondisi baik dan 287,06 kilometer dalam kondisi sedang.

Sementara itu, ruas jalan yang masuk kategori tidak mantap mencapai 790,855 kilometer atau 35,998 persen. Dari jumlah ini, kerusakan ringan tercatat sepanjang 106,76 kilometer (4,859 persen), sedangkan kerusakan berat mencapai 684,10 kilometer atau 31,139 persen.

Wiyono menjelaskan, tingginya kebutuhan anggaran dipicu oleh kebijakan penggunaan konstruksi rigid beton untuk perbaikan jalan. Menurutnya, metode ini dipilih karena lebih tahan terhadap beban kendaraan dan kondisi tanah di Kukar.

Jika tetap menggunakan konstruksi aspal, dikhawatirkan umur jalan relatif lebih pendek dan berisiko cepat mengalami kerusakan kembali, sehingga justru menambah beban biaya pemeliharaan di kemudian hari.

“Perbaikan jalan itu sudah tidak bisa lagi bentuk aspal. Mau tidak mau harus rigid. Ketika berbicara rigid, itu cukup mahal. Paling tidak satu kilometer diperlukan sekitar Rp10 miliar. Itu baru satu kilometer,” jelasnya.

Dengan asumsi kebutuhan sekitar Rp10 miliar per kilometer, maka untuk membenahi 790 kilometer jalan tidak mantap menjadi mantap 100 persen diperlukan dana mendekati Rp8 triliun.

“Kalau itu diperlukan per kilometernya sekitar Rp10 miliar, berarti hampir Rp8 triliunan paling tidak diperlukan dana untuk bisa mantap 100 persen,” tegasnya.

Keterbatasan fiskal daerah menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah, terlebih wilayah Kukar yang luas mencakup 20 kecamatan dengan karakteristik geografis beragam.

“Tapi tentu kita lakukan bertahap sesuai kemampuan anggaran,” pungkasnya.

Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan

Tag: InfrastrukturJalan