Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Tidak Perlu Dipaksakan

aa
Ilustrasi

JAKARTA.NIAGA.ASIA – Secara akademis pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 7–8 persen masih memungkinkan. Namun dari sisi praktis diperlukan kehati-hatian agar tidak memaksakan pertumbuhan di luar potensi ekonomi.

Hal itu dikatakan Kepala Pusat Riset Ekonomi Makro dan Keuangan (PR EMK) Badan Riset dan Inovasi Nasional (PREMK BRIN) Zamroni dalam Outlook Ekonomi Indonesia 2026 yang merupakan hasil kajian ilmiah berbasis data dan fakta yang disusun melalui simulasi pemodelan ekonomi.

Outlook Ekonomi Indonesia 2026 bertema Mentransformasi Anggaran Menjadi Pertumbuhan yang diselenggarakan oleh PREMK, Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat (OR TKPEKM), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di  Kawasan Sains dan Teknologi Sarwono Prawirohardjo BRIN, Gatot Subroto, Jumat (19/12).

”Kajian ini melibatkan seluruh peneliti di lingkungan PR EMK serta pusat-pusat riset ekonomi lain di OR TKPEKM,”  imbuhnya.

Zamroni menegaskan bahwa Outlook Ekonomi bertujuan memberikan masukan strategis bagi pemerintah agar dapat melakukan koreksi kebijakan secara tepat, baik pada aspek fiskal, moneter, sektoral, maupun investasi. Penekanan utama diarahkan pada pengalokasian anggaran ke sektor-sektor produktif yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.

”Saya Ia berharap hasil Outlook Ekonomi Indonesia 2026 dapat menjadi rujukan penting dalam perumusan kebijakan ekonomi nasional yang realistis, adaptif, serta berorientasi pada penguatan fondasi pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang,” ujarnya.

Pada bagian lain dalam Outlook Ekonomi juga disampaikan bahwa transformasi anggaran negara menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi dinilai krusial bagi Indonesia dalam menghadapi tantangan ekonomi lima tahun ke depan.

Efektivitas, efisiensi, dan ketepatan alokasi belanja publik menjadi faktor penentu agar anggaran tidak hanya terserap, tetapi benar-benar berdampak pada peningkatan produksi, konsumsi, dan investasi nasional.

Kepala OR TKPEKM, Agus Eko Nugroho, dalam sambutannya mengatakan bahwa Outlook Ekonomi memiliki peran strategis tidak hanya sebagai instrumen proyeksi, tetapi juga sebagai sarana membangun optimisme.

“Optimisme tersebut dibutuhkan oleh pemerintah dan kementerian/lembaga sebagai penggerak kebijakan, dunia usaha sebagai pelaku ekonomi, serta kalangan akademisi dalam memperkaya diskursus pembangunan ekonomi nasional,” ujarnya.

Optimisme tersebut, lanjut Agus, perlu ditopang oleh kebijakan fiskal yang konkret, terutama melalui pengelolaan anggaran negara yang tepat sasaran.

“Bagi negara berkembang seperti Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar, anggaran merupakan salah satu aspek kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, baik melalui stimulus produksi maupun stimulus konsumsi dan investasi,” ia menegaskan.

Lebih lanjut, Agus menekankan bahwa kebijakan anggaran perlu dinavigasi secara tepat untuk memperkuat produksi nasional dan mendorong aktivitas ekonomi secara menyeluruh. Menurutnya, keseimbangan antara kebijakan fiskal dan moneter menjadi landasan penting bagi keberlanjutan produksi, konsumsi, dan pertukaran ekonomi nasional.

Dalam konteks itulah, Outlook Ekonomi Indonesia dinilai tidak sekadar menjadi agenda rutin tahunan, tetapi berfungsi sebagai wadah strategis untuk memproyeksikan arah dan dinamika ekonomi nasional di tengah berbagai tantangan dan momentum penting perekonomian.

“Forum ini sangat penting karena lima tahun ke depan, termasuk periode 2025–2026 dan seterusnya, akan menjadi fondasi yang sangat menentukan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang,” ujar Agus.

Sejalan dengan itu, tema Mentransformasi Anggaran Menjadi Pertumbuhan dinilai krusial, khususnya pada awal masa pemerintahan. Agus menegaskan bahwa efektivitas, efisiensi, dan ketepatan penggunaan anggaran diharapkan mampu menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi ke depan.

Sumber: Siaran Pers BRIN | Editor: Intoniswan

Tag: