Fender jembatan Mahakam yang ditabrak tongkang muatan kayu sengon, Minggu (28/4) pagi tadi. (Foto : HO/Polsek Pelabuhan)

SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Pilar jembatan Mahakam kembali ditabrak ponton pengangkut kayu sengon, Minggu (28/4/2019). Ini kejadian pertama di tahun 2019. Sedangkan tahun 2018, pilar jembatan yang sama dua kali ditabrak ponton, yakni ponton berisi pengangkut batubara dan kayu sengon.

Atas kedua peristiwa tersebut perusahaan kapal yang men arik ponton belum diproses hukum, sehingga Balai Jalan Nasional (BJN)  XII Balikpapan yang membawahi jalan nasional dan jembatan belum bisa melakukan perbaikan atas biaya perusahaan kapal. Proses hukum macet di KSOP (Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan) Samarinda.

Pilar Jembatan Mahakam Ditabrak Tongkang Lagi!

Nilai Kerugian Ditabraknya Fender Jembatan Mahakam Rp5 Miliar

Menanggapi kejadian tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kaltim, H Agus Suwandy ketika dikonfirmasi mengungkapkan bahwa dirinya, Minggu siang (28/4/2019) sudah mengkomunikasikan kejadian tersebut dengan Kepala Balai Jalan Nasional (BJN)  XII Balikpapan,  Refly Ruddy Tengkere.

“Informasi yang disampaikan Pak Refly, BJN  sudah menurunkan orang  untuk ngecek jembatan Mahakam, sementara hasil pengecekan jembatan masih layak digunakan, besok  (Senin, 29/4/2019) baru BJN  melakukan pengecekan lebih mendetail,” kata Agus.

Tongkang muatan kayu sengon penabrak pilar jembatan (foto : HO/Polsek Pelabuhan)

Dalam pengecekan lebih detail BJN  melibatkan personil ahli jembatan di Direktorat Jembatan. “Saran saya, kalau kondisi jembatan menghawatirkan sebaiknya ditutup dulu, atau membatasi tonase yang lewat sampai ada kepastian bahwa jembatan itu direkomendasikan aman untuk digunakan, karena  banyak orang yangg menggunakan jembatan itu, takutnya kalau tidak layak akam memakan korban,” ungkap Agus.

Menurut Agus, nanti Komisi III DPRD Kaltim akan memanggil BJN untuk menyampaikan laporan teknis atas kondisi pilar jembatan yang sudah 3 kali ditabrak, serta menanyakan proses penggantian biaya perbaikan atas kejadian tersebut.

Ditambahkan, Komisi III juga akan mengumpulkan keterangan dari Kepolisian dan KSOP Samarinda apakah dalam peristiwa tersebut terjadi pelanggaran atas ketentuan melintas di bawah jembatan oleh pemilik nakhoda kapal. “Kalau memperhatikan kejadiannya, harus ada sanksi agar kapal tidak sembarangan lagi. Kalau wajib dipandu melintasi jembatan, ya harus dipandu oleh instansi KSOP,” terang Agus. (001)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *