Pilkada Samarinda: Paslon 03 Sampaikan 6 Pelanggaran dan 2 Tuntutan ke Bawaslu

Kuasa hukum paslon 03 di Pilkada Samarinda, Kantor Advokat dan Konsultan Hukum A Vendy Meru & Partners menyampaikan laporan pelanggaran Pemilukada Samarinda dan salinan bukti adanya pelanggaran ke  Bawaslu Samarinda, Senin (14/12/2020). (Foto Niaga.Asia)

SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Samarinda di Pilkada Samarinda 2020, Nomor 03, H Zairin Zain – H Sarwono melalui Timsesnya, hari ini, Senin (14/12/2020) menyampaikan protes ke Bawaslu Samarinda, karena dinilai tidak bekerja sebagaimana mestinya.

KPU dan Bawaslu dinilai telah melakukan pembiaran terhadap berbagai pelanggaran sejak dari masa kampanye, pemungutan suara di TPS, dan rekapitulasi suara, serta tidak transparan soal 17.475 yang diklasifikasikan tidak sah atau rusak, tidak masimal melakukan sosialisasi, sehingga partisipasi pemilih hanya 52,3% dan yang golput sebanyak 275.426.

“Bawaslu tidak maksimal menjalan kewajibannya, dari itu ketua dan anggota Bawaslu harus bertanggung jawab secara hukum,” kata Timses Zairin-Sarwono.

Dalam surat yang ditujukan ke Bawaslu Samarinda, Tim Hukum Paslon 03 menyampaikan salinan dokumen daftar hadir pemilih di sejumlah TPS yang tidak masuk akal, dimana tingkat kehadiran pemilih 100%, tapi di daftar hadir, tanda tangan pemilih  hampir sama antara pemilih yang satu dengan yang lainnya, dan bukti-bukti pendukung bahwa telah terjadi pelanggaran di Pilkada.

Kuasa hukum paslon 03 di Pilkada Samarinda, Kantor Advokat dan Konsultan Hukum A Vendy Meru & Partners minta kepada Bawaslu untuk mendiskulifikasi paslon yang telah melakukan pelanggaran dan atau merekomendasikan ke KPU Samarinda melakukan pemungutan suara ulang di seluruh wilayah Kota Samarinda. (Foto Niaga.Asia)

Kantor Advokat dan Konsultan Hukum A Vendy Meru & Partners yang menerima kuasa dari Paslon 03 untuk melindungi hak-haknya, melaporkan enam dugaan pelanggaran di Pilkada Samarinda ke Bawaslu.

Pertama; 17.475 kertas suara sah yang rusak  sebagaimana disampaikan di pelno PPK se Samarinda, sangat tidak wajar dan logis.

Kedua; adanya money politic di Kelurahan Pampang, Kecamatan Samarinda Utara yang dilakukan oleh tim sukses salah satu paslon.

Ketiga; ada relawan salah satu paslon menjadi petugas KPPS di TPS 019, Kelurahan Gunung Lingai, Kecamatan Sungai Pinang.

Keempat; adanya dugaan money politic di Kelurahan Sambutan.

Kelima; banyak pemilih fiktif di Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir.

Keenam; banyak daftar hadir pemilih yang tanda tangannya sama, seperti di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang.

Atas temuan-temuan pelanggaran tersebut, kuasa hukum Paslon 03 meminta dengan tegas agar Bawaslu Samarinda merekomendasikan penundaan sidang pelno rekapitulasi penghitungan suara tingkat KPU Samarinda.

“Kami juga minta Bawaslu agar merekomendasikan paslon yang  telah melakukan pelanggaran didiskualifikasi dan atau Bawaslu merekomendasikan agar KPU melakukan pemungutan suara ulang diseluruh wilayah Kota Samarinda,” pungkasnya. (001)

Tag: