TENGGARONG.NIAGA.ASIA – Bupati Aulia Rahman Basri memimpin secara langsung 2 agenda penting Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang digelar di Aula Kantor Bappeda Lantai 1 pada Selasa (7/4/2026).
Kegiatan tersebut meliputi Ngapeh Hambat sebagai forum evaluasi kinerja dalam rangka pengendalian belanja dan arus kas Pemda Kukar, serta entry meeting pemeriksaan terperinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 oleh BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur (Kaltim).
Di agenda pertama, Ngapeh Hambat, Bupati Aulia Rahman Basri menegaskan pentingnya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program yang telah berjalan selama tiga bulan terakhir di tahun anggaran 2026.
“Ini sudah tiga bulan berjalan, jadi kita evaluasi apa yang harus kita lakukan di proses-proses selanjutnya,” ujarnya.
Selanjutnya, perkembangan transfer keuangan dari pemerintah pusat juga menjadi perhatian Bupati Aulia Rahman Basri. Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini, sebenarnya kondisi tersebut masih sesuai dengan perencanaan yang telah disusun sebelumnya.
“Alhamdulillah, progres transfer keuangan daerah masih sesuai dengan skenario yang kita buat,” jelasnya.
Namun begitu, ia tetap mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kukar agar lebih cermat lagi dalam menggunakan anggaran. Prioritas belanja, kata Aulia, harus diarahkan pada kebutuhan masyarakat, bukan pada kegiatan seremonial.
“Kami minta belanja-belanja yang berdampak langsung pada masyarakat lebih diutamakan, sementara kegiatan yang sifatnya seremonial bisa dikurangi,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung strategi penyelesaian utang daerah kepada Bank Kaltimtara yang mencapai Rp820 miliar. Bupati pun memastikan seluruh OPD memiliki komitmen yang sama dalam mendukung langkah penyelesaian kewajiban tersebut.
“Semangatnya sama di antara seluruh OPD, dan kita harapkan ini bisa terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana dan tereksekusi dengan baik di lapangan,” tambahnya.
Usai agenda evaluasi, kegiatan dilanjutkan dengan entry meeting bersama BPK terkait pemeriksaan terperinci atas LKPD Kukar Tahun 2025 yang telah diserahkan pada 31 Maret 2026.
Pada forum tersebut, Aulia menekankan pentingnya kesiapan seluruh perangkat daerah dalam menghadapi proses audit. Ia meminta seluruh pihak dapat bersinergi dan mendukung kelancaran pemeriksaan.
“Kita membangun persepsi agar semua pihak bisa membantu mempermudah kerja BPK dalam proses pemeriksaan ini,” tuturnya.
Pemkab Kukar pun menargetkan kembali dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan daerah, sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan.
“Kita berharap pemeriksaan berjalan lancar dan Kukar bisa mempertahankan WTP yang sudah kita raih sebelumnya,” harapnya.
Seluruh rangkaian agenda tersebut tegasnya, merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan tata kelola keuangan yang sehat dan berdampak bagi masyarakat.
“Pada akhirnya, semua yang kita lakukan ini untuk masyarakat Kukar, agar pembangunan bisa berjalan baik dan memberikan manfaat nyata,” pungkasnya.
Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan
Tag: Ngapeh HambatPemda Kukar