Pimpinan DPRD Samarinda Baru Proses PAW Dua Anggotanya

aa
H Ibrohim

SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Pimpinan DPRD Samarinda baru memproses dua dari tujuh anggotanya yang pindah partai di Pemilu 2019 untuk PAW (Pergantian Antar Waktu). Dua anggota dewan yang sudah diproses dan tinggal menunggu waktu diganti itu adalah Hasan yang pindah partai dari Partai Demokrat ke Partai Amanat Nasional (PAN) dan Mirza Ananta yang pindah dari Partai Gerindra ke Partai NasDem Ponorogo.

Hal itu dikatakan Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Samarinda, H Ibrohim ketika dikonfirmasi Niaga.Asia, Senin (24/9) pagi. “Untuk PAW yang dua orang sudah clear di unsur pimpinan. Sedangkan pelantikannya tinggal menunggu selesainya proses di gubernur Kaltim,” kata Ibrohim lagi.

Sesuai dengan DCT Anggota DPRD Samarinda yang sudah ditetapkan KPU Kota Samarinda, 20 September lalu, maka masih ada 5 orang lagi anggota DPRD Samarinda harus di-PAW karena pindah partai. Kelimanya adalah  Ketua DPRD Samarinda Alphad Syarif (Golkar ke Gerindra), anggota Komisi III DPRD Samarinda Syaiful (Hanura ke Gerindra), anggota Komisi I DPRD Samarinda, Adhigustiawarman (Golkar ke Gerindra), Reza Fahlevi (NasDem ke Gerindra),  dan Mashari Rais (Golkar ke Gerindra).

Menurut Ibrohim, permintaan PAW oleh partai politik kelima anggota Dewan itu sudah masuk dan suratnya juga sudah disampaikan ke pimpinan Dewan, tapi pimpinan belum memprosesnya karena kabarnya masuk gugatan ke Pengadilan Negeri Samarinda, inti gugatannya keberatan kelimanya di-PAW. “Mengingat adanya gugatan demikian, sekarang ini sekretaris dan unsur pimpinan di Jakarta berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri,” ungkapnya.

Masalah yang dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri, selain melaporkan adanya gugatan yang keberatan anggota Dewan yang pindah di-PAW, mencakup masalah hak dan kewenangan kelimanya, utamnya hak keuangannya. “Kita tidak mau ada kesalahan yang beresiko pada kewajiban nanti harus mengembalikan uang negara ke kas daerah,” ujar Ibrohim.

Berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri yang ditanda tangani  Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Dr. Sumarsono, MDM  Nomor:160/6324/OTDA, tanggal 3 Agustus 2018 perihal; Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang Mencalonkan Diri dari Parpol yang berbeda dengan Parpol yang diwakilinya pada Pemilu Terakhir untuk Mengikuti Pemilu Tahun 2019, di Point 4 disebutkan, hak dan kewenangan anggota Dewan yang pindah partai hilang setelah ditetapkan KPU di DCT (Daftar Calon Tetap) (001)