Pjs Gubernur Kalimantan Utara Teguh Setyabudi (kanan). (Foto : istimewa)

BULUNGAN.NIAGA.ASIA – Sesuai dengan hasil Rakor Nasional dan Daerah Antisipasi Penyebaran Covid-19, Pjs Gubernur Kalimantan Utara Teguh Setyabudi meminta masyarakat lebih mematuhi protokol kesehatan, pada saat libur panjang.

Teguh menyebutkan, sesuai hasil Rakor, agar seluruh pemerintah daerah termasuk di Kaltara, harus mengantisipasi klaster baru akibat penyebaran Covid-19, saat libur panjang akhir 28-30 Oktober 2020. Salah satunya, dengan melakukan pengaturan lalu lintas untuk mengantisipasi arus mudik selama libur panjang.

“Ada beberapa titik kerawanan yang patut menjadi perhatian. Soal moda transportasi dan tempat rekreasi,” kata Teguh.

Selain itu, Teguh juga meminta seluruh pimpinan daerah dan masyarakat di Kaltara, untuk memperhatikan beberapa hal lain. Pertama, melaksanakan protokol kesehatan dengan menjauhi kerumunan, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir.

Lalu, kepada kepala daerah juga agar memastikan kesiapan pelayanan kesehatan selama libur panjang. “Perlunya melibatkan TNI/Polri mengedukasi masyarakat di tempat-tempat wisata, pusat perbelanjaan dan moda transportasi umum,” ungkapnya.

Arahan lainnya, adalah memperbanyak pos pengawasan Patuh Protokol Kesehatan di lokasi rawan penyebaran Covid-19 (moda transportasi, pusat serta tempat rekreasi atau hiburan) ; menjaga kewaspadaan dan tidak lengah selama liburan sebagai antisipasi peningkatan kasus setelah libur panjang; Polri perlu meningkatkan patroli lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan jalur arus mudik atau balik, dan memberikan rasa aman selama libur panjang.

“Masyarakat juga perlu mengantisipasi ancaman La Nina, hindari daerah bencana bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Dan, kesiapsiagaan BPBD dan perangkatnya, termasuk antisipasi jika terjadi bencana seperti pendirian dapur umum,” tutur Teguh.

Dari pelaksanaan Rakor sendiri, dalam pengantarnya, Mendagri menyatakan bahwa pekan depan ada cuti bersama dan libur. Libur itu pada 29 Oktober 2020 (Maulid Nabi Muhammad SAW), dan ada dua hari cuti bersama pada pekan itu yakni pada 28 dan 30 Oktober. Ini sesuai SKB 3 Menteri.

“Mengingat waktu liburan yang cukup panjang, maka perlu dilakukan antisipasi terhadap kerawanan di bidang lalu lintas udara, darat dan udara,” ujarnya lagi.

Termasuk pula, antisipasi kerawanan pada kegiatan kepariwisataan, keagamaan dan lainnya.

Sementara itu, dalam arahannya Menko Bidang Polhukam Mahfud MD menyatakan, libur panjang dan cuti bersama akhir Oktober ini sangat rentan atau potensi kesalahan protokol kesehatan. Seperti kerumunan kerumunan massa di tempat, reunian, Anugerah Maulid Nabi Muhammad SAW, dan lainnya. “Ini harus diantisipasi agar tidak terjadi penularan Covid-19,” ungkapnya.

Mahfud juga menyebutkan, berkaitan dengan kompetisi, negara sangat menghormati dan mendudukkannya dengan layak. Oleh sebab itu, penetapan libur untuk upacara peringatan. Pun demikian, Indonesia bukan negara agama, juga bukan negara sekuler. “Indonesia adalah negara yang beragama,” ungkap Mahfud.

Soal Anugerah Maulid Nabi sendiri, Mahfud berharap tahun ini dapat diambil hikmahnya, tanpa melanggar protokol kesehatan. “Harusnya ada perubahan yang lebih baik dari sebelumnya atas peringatan Maulid Nabi ini. Salah satunya dengan tidak melanggar protokol kesehatan,” ulasnya.

Untuk itu, Mahfud meminta agar para pimpinan daerah dan Forkopimda dapat berkoordinasi untuk meningkatkan antisipasi potensi protokol kesehatan selama libur panjang dan cuti bersama Oktober, ini di daerah masing-masing.

Masukkan lainnya, datang dari Waka BIN Letjen TNI (Purn) Teddy Lhaksmana Widya Kusuma. Saran itu diantaranya, perusahaan harus mendata karyawannya yang akan melakukan perjalanan keluar daerah, utama yang berada di zona merah. Dan, perlu melakukan karantina mandiri, apabila ada gejala.

BIN juga berharap para pelaku industri pariwisata untuk memperkirakan, memantau dalam kampanye wisata yang aman dan sehat. “Pemerintah daerah mengawasi melakukan pengawasan protokol kesehatan di seluruh kerumunan atau wisata, penegakkan hukum yang tegas atas protokol kesehatan,” katanya.

Giliran selanjutnya, adalah Kepala BNPB Doni Monardo. Doni menyebutkan, pentingnya antisipasi peningkatan penyebaran Covid-19 pada libur panjang, karena pengalaman yang terjadi pada libur panjang sebelumnya. “Hingga September lalu, memang menunjukkan kasus aktif Covid-19 menurun hingga 6,7 ​​persen. Angka kesembuhan juga meningkat 7,23 persen, dan angka kematian turun 0,45 persen. Tapi masih belum bisa mencapai angka kematian global,” tuturnya.

Pencapaian itu, tak lepas dari kegigihan kinerja pimpinan daerah, tenaga kesehatan juga pihak terkait lainnya. Atas prestasi ini, Doni memohon dengan sangat agar seluruh pihak tetap mendukung dan mendukung penanganan penanganan Covid-19 di Indonesia. “Tentu saja, masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, dan tidak mengabaikan 3M,” ucapnya.

Doni juga meminta agar masyarakat mewaspadai cuaca ekstrim dan dampak La Nina 2020, utamanya wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan lainnya. “Melihat kondisi itu, kami mengabaikan masyarakat untuk memilih opsi liburan di rumah saja. Lakukan aktivitas fisik untuk meningkatkan imun tubuh, menanam pohon dan lainnya di rumah,” ulasnya.

Di bidang perhubungan sendiri, Kemenhub memprediksi puncak kemacetan atau arus libur panjang akan terjadi pada 27 Oktober dan 28 Oktober. Sementara angkutan yang diprediksi paling banyak digunakan, adalah angkutan udara dan kereta api. Khusus angkutan kereta api, dasar 70 persen penumpang.

Dishub bersama TNI dan Polri juga diharapkan melakukan pemeriksaan acak terhadap bus penumpang. Utamanya, penerapan protokol kesehatan. (*/adv)

Tag:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *