SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Pemprov Kaltim saat ini tengah menghadapi tantangan dalam mengelola keuangan daerah, menyusul pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dari pusat, yang berimbas APBD Kaltim 2026 hanya Rp15,15 triliun.
Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Subandi mengingatkan, program-program pemerintah tahun depan mesti lebih terarah, meskipun adanya keterbatasan ruang gerak belanja daerah.
“Tahun anggaran 2026 bukanlah tahun yang mudah bagi Pemprov Kaltim. Penurunan tajam terhadap dana transfer ke daerah dari Rp9,33 triliun menjadi Rp3,13 triliun, harus dihadapi pemerintah secara serius,” kata Subandi, saat penyampaian pandangan Fraksi Golkar dalam Rapat Paripurna terhadap Nota Penjelasan Keuangan dan Ranperda tentang APBD tahun 2026, di Gedung B DPRD Kaltim Jalan Teuku Umar, Sabtu 30 November 2025 malam.
Untuk Dana Bagi Hasil (DBH) Kaltim 2026 menyusut hingga 73 persen, dari Rp6,06 triliun menjadi Rp1,6 triliun. Pemangkasan anggaran transfer dari pusat itu mengakibatkan total rancangan APBD 2026 yang sebelumnya disepakati dalam KUA-PPAS sebesar Rp 21,5 triliun, turun menjadi Rp 15,15 triliun
Untuk proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim sendiri pada 2026 yang mencapai Rp 10,75 triliun.
“Kenaikan PAD harus dibangun dari ekspansi basis pajak yang sehat bukan sekedar menaikkan tarif atau beban pada masyarakat, seperti mempermudah akses digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi, efisiensi kebocoran pada sektor kekayaan daerah, serta memaksimalkan kontribusi BUMD secara terukur dan akuntabel,” ujar Subandi.
Dalam kondisi fiskal yang terbatas, PKS juga menyoroti komposisi belanja modal yang hanya berada di kisaran Rp1,06 triliun.
Menurut Subandi, hal ini menuntut strategi tepat untuk mendorong pembangunan infrastruktur, konektivitas wilayah, dan penguatan pelayanan publik.
“Dalam kondisi fiskal yang terbatas, setiap rupiah belanja harus memberikan dampak yang terukur dan memberikan manfaat bagi masyarakat banyak,” katanya.
Terakhir, Subandi menegaskan APBD 2026 harus tetap berpihak nyata kepada rakyat. Alokasi belanja wajib diarahkan ke sektor yang menguatkan daya tahan masyarakat.
“Seperti program yang bersentuhan langsung ke masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, penguatan UMKM, pangan, dan peningkatan akses pelayanan publik di seluruh wilayah Kaltim,” demikian Subandi.
Penulis: Nur Asih Damayanti | Editor: Saud Rosadi | Advertorial DPRD Kaltim
Tag: APBD KaltimDPRD KaltimFraksi PKS