SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Fraksi PKS DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mengingatkan agar pemerintah tidak hanya mengejar tingginya angka serapan anggaran, melainkan dapat menjadikan kualitas belanja publik sebagai prioritas utama.
Permintaan ini disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi PKS Subandi dalam Rapat Paripurna ke-19 dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan dan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Rapat Paripurna ini dipimpin langsung Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, didampingi wakilnya Ekti Imanuel, Ananda Emira Moeis, dan Yenni Eviliana, serta dihadiri 39 anggota dewan lainnya. Sementara dari Pemprov Kaltim hadir Gubernur Rudy Mas’ud.
Dalam evaluasinya terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Fraksi PKS pun turut mengingatkan bahwa sebenarnya tinggi realisasi belanja belum tentu mencerminkan keberhasilan jika tidak berbanding lurus dengan manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Realisasi belanja daerah mencapai Rp19,61 triliun atau 92,31 persen. Namun Fraksi PKS mengingatkan, serapan tinggi belum tentu menunjukkan efektivitas apabila tidak selaras dengan output dan outcome yang nyata bagi masyarakat,” ungkapnya di Gedung B Komplek DPRD Kaltim, Selasa (17/6).
Dalam rincian belanja tersebut, Fraksi PKS mencatat belanja operasi mencapai 92,89 persen, belanja modal 92,13 persen, dan belanja transfer sebesar 91,13 persen. Akan tetapi, angka-angka ini dinilai PKS tidak cukup untuk menunjukkan keberhasilan jika manfaat riil bagi masyarakat tidak maksimal.
Fraksi PKS pun menekankan bahwa ke depan, pemerintah provinsi harus bisa meningkatkan value for money, yang menegaskan prinsip efisiensi, efektivitas, dan ekonomis dalam belanja publik agar setiap rupiah yang keluar atau dibelanjakan memberi dampak sebesar-besarnya bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
“Kami mendorong agar pelaksanaan program prioritas benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, bukan sekadar memenuhi formalitas laporan kegiatan,” jelasnya.
Selain itu, PKS juga mengingatkan pemerintah betapa pentingnya melakukan penguatan sistem perencanaan dan pengawasan untuk mencegah terjadinya belanja yang bersifat simbolik atau seremonial belaka.
“Kita harus pastikan bahwa anggaran publik tidak habis untuk kegiatan-kegiatan yang tidak menyentuh akar persoalan rakyat. Jangan sampai pembangunan hanya terlihat di atas kertas, tapi tidak terasa di lapangan,” tegasnya.
Dengan sorotan ini, Fraksi PKS berharap pengelolaan anggaran Kaltim ke depan tidak hanya baik secara administratif, tetapi juga berdampak nyata terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan | ADV DPRD Kaltim
Tag: APBD Kaltim