PKS Nunukan Usul Naikkan Tunjangan ASN dan Gaji Honorer

Juru Bicara Fraksi PKS Andre Pratama. (Foto Istimewa/Niaga.Asia)

NUNUKAN.NIAGA.ASIA – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Nunukan meminta Pemerintah Kabupaten Nunukan menaikkan tunjangan ASN Rp350.000,oo dan gaji pegawai honorer yang semula untuk lulusan SMA/Sederajat Rp1 juta dan S-1 Rp1,5 juta pada  tahun 2023.

Hal itu  disampaikan juru bicara fraksi PKS DPRD Nunukan, Andre Pratama dalam  pandangan fraksi terhadap nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2023 di sidang paripurna DPRD Nunukan, Selasa (01/11/2022).

Sebelumnya, Wakil Bupati Nunukan H, Hanafiah menyampaikan estimasi RAPBD tahun 2023 Nunukan mencapai Rp1,486 triliun, jumlah ini mengalami kenaikan Rp291 miliar dibandingkan tahun 2022 sebelum perubahan sebesar Rp1,194 miliar.

“Pendapatan dana transfer tahun 2023 mengalami peningkatan, kami fraksi PKS memberikan masukan agar pemerintah fokus ke beberapa sektor, salah satunya kesejahteraan ASN dan honorer,” kata Andre.

Selain mengusulkan dinaikkannya tunjangan ASN dan gaji pegawai honorer, Andre juga minta pemerintah menggunakan meningkatnya pendapatan untuk hal-hal yang berhubungan langsung dengan masyarakat misalnya, pemulihan dan peningkatan ekonomi, khususnya pertanian, perikanan dan UMKM.

Memenuhi kebutuhan air bersih di setiap kecamatan dan desa belum maksimal, sehingga perlu ditingkatkan agar wilayah yang belum merasakan sarana tersebut dapat menikmati masyarakat secara umum.

“Masih banyak desa-desa belum tersambungkan pipa air bersih, ini persoalan penting karena menyangkut kebutuhan pokok masyarakat,” ucap Andre.

Selanjutnya, Fraksi PKS DPRD Nunukan juga berharap tahun 2023 konektivitas jalan lingkungan dari desa menuju kecamatan hingga ke pusat kabupaten dapat terbangun kembali baik peningkatan jalan maupun pembukaan jalan baru.

Andre menyebutkan, akses jalan sangat penting guna menunjang peningkatan ekonomi rakyat sebab, semakin baik jalan semakin mudah pula masyarakat pedalaman memasarkan hasil kebun dan usaha lainnya.

“Estimasi kenaikan APBD tahun 2023 sebesar Rp291,820 miliar, anggaran sebesar itu sangat bermanfaat besar jika penyaluran tepat sasaran,” tuturnya.

Keberhasilan pemerintah meningkatkan pendapatan dana transfer dan bagi hasil di tahun 2023 patut diberikan apresiasi, namun sangat disesalkan kenaikan tersebut tidak diimbangi dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang malah turun.

Target PAD tahun 2023 sebesar Rp110 miliar lebih rendah 15,8 persen dibandingkan PAD tahun 2022 yang mencapai Rp 130 miliar.

“Fraksi PKS DPRD Nunukan minta ada koreksi dan evaluasi dari target yang diperkirakan pemerintah ini,” tutupnya.

Penulis : Budi Anshori | Editor : Intoniswan

Tag: