denny
Denny Alfian.

SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau pensiunan PNS di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda yang mengambil KPR (Kredit Perumahan) di Perumahan Korppri Sambutan diminta melapor ke Bidang Perumahan, Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Samarinda dengan membawa bukti lunas KPR atau bukti masih mencicil perumahan.

“Penyerahan bukti tanda lunas KPR atau masih mencicil diperlukan dalam rangka menginventarisasi kembali PNS yang pernah mendapatkan rumah sesuai SK (Surat Keputusan) Wali Kota Samarinda sebelumnya sebab, data yang diserahkan Sekretariat Korppri Samarinda tidak lengkap dan ketika dicek di lokasi perumahan, banyak rumah yang kosong, sehingga tidak bisa diklarifikasi siapa pemiliknya,” kata Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kota Samarinda, H Dadang Airlangga Nopandani kepada Niaga.asia, Rabu (7/3).

Menurut Dadang, dari dokumen SK Wali Kota sebelumnya dalam kolom keterangan Blok dan Nomor Rumah juga ada yang belum diisi atau kosong, dengan demikian diperlukan bantuan informasi atau data  dari PNS atau pensiunan PNS yang mendapatkan rumah di Perum Korppri Sambutan. “Menginventarisir PNS yang dapat rumah bagian dari tugas rutin. Pendataan ulang diperlukan karena kabarnya sudah banyak PNS yang melunasi, tapi dari sekian banyak PNS itu sekarang sudah pensiun,” ungkap Dadang.

PNS Hanya Pegang Bukti Lunas Perumahan Korppri Sambutan

Sementara itu Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Pemukiman Samarinda,  Denny Alfian menambahkan, dalam rangka pendataan ulang dan memvalidasi dokumen perumahan di Perumahan Korppri Sambutan, stafnya sudah kelapangan, tapi kesulitan mendapatkan klarifikasi karena banyak rumah yang kosong, atau ada penghuninya berstatus penyewa atau penunggu,  kemudian ketua RT juga tidak hapal nama-nama pemilik rumah.

Untuk keperluan tersebut, lanjutnya, selain menghimbau PNS dan pensiunan PNS yang mendapatkan rumah melaporkan diri, nanti akan dibikin surat pemberitahuan atau surat edaran yang ditujukan ke PNS melalui OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Dinas, Badan, atau Kantor. “Kita minta surat edaran itu ditempel nanti di papan pengumuman,” kata Denny.

Sebelumnya Sekda Kota Samarinda, H Sugeng Chairuddin kepada Niaga.asia mengatakan, paska selesainya masalah hukum atas pembangunan perumahan tersebut, Kejari Samarinda sudah menyerahkan surat-surat tanah Perumahan Korppri itu ke Pemkot Samarinda. “Secara hukum tanahnya aset Pemkot. Sedangkan rumahnya milik PNS peserta KPR,” katanya.

Kemudian hal-hal lain terkait dengan tanah perumahan tersebut, nanti akan dibentuk tim menyelesaikannya. “Pekerjaan yang akan memerlukan kajian hukum yang komprehensif, perlu waktu. Saya tak bisa memberikan batas waktu penyelesaiannya. Apa lagi paska program perumahan itu sudah banyak peraturanperundangan-undangan baru yang beririsan dengan program tersebut,” kata Sugeng. (001)

Berita Terkait