PNS Pemprov Kaltim Dilarang Meminta-minta THR

Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Provinsi Kalimantan Timur Syafranuddin. (Foto : Niaga Asia)

SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara (PNS/ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur  dilarang meminta-minta  dana atau hadiah sebagai THR baik secara individu atau mengatasnamakan instituisi pemerintah kepada masyarakat, perusahaan dan PNS atau ASN lainnya.

Ketentuan tersebut diatur dalam SE Gubernur Kaltim tertanggal 12 April 2022, yang merujuk kepada SE Pimpinan KPK-RI Nomor 09 Tahun 2022 upaya mencegah Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sekaligus pengendalian gratifiksi terkait Hari Raya.

Kepala Biro ADPIM Setda Kaltim M Syafranuddin mengatakan jajaran Pemprov Kaltim dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri dan hari raya besar lainnya tidak melaksanakan secara berlebihan yang menyebabkan terjadi peningkatan pengeluaran yang tidak dibutuhkan.

“Pegawai Pemprov, diharapkan peka terhadap kondisi lingkungan sosial dan menjadi teladan atau contoh kepada masyarakat lainnya. Demikian dalam hal THR, pegawai Pemprov Kaltim termasuk penyelenggara negara diingatkan tidak meminta, memberi atau  menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban ataus tugas yang diemban,” ungkapnya.

Gubernur, kata Jubir Gubernur Kaltim ini, mengimbau semua pegawai tidak memanfaatkan kondisi pandemi Covid 19 atau Hari Raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan  atau kode etik.

“Jika tetap dilanggar berisiko sanksi pidana,” terangnya seraya menerangkan imbauan gubernur ini tertera dalam SE Gubernur Nomor 065/1660/Itprov/2022.

Ia melanjutkan, ada 9 point yang harus menjadi perhatian semua pegawai Pemprov Kaltim terkait pencegahan Tipikor dan Gratifikasi di perayaan hari raya atau hari besar lainnya, antara lain, kalau menerima bingkisan makanan atau minuman, dengan pertimbangan mudah rusak disarankan segera diserahkan ke panti asuhan, panti jompo atau yang membutuhkan seperti korban bencana alam,  namun tetap melapor ke Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya.

“Data penyerahan atau laporan tersebut akan disampaikan UPG masing-masing OPD ke KPK,” tandasnya seraya menambahkan SE Gubernur Kaltim ini sudah disebarluaskan ke semua OPD.#

Tag: