NUNUKAN.NIAGA.ASIA-Sejumlah saran dan kekecewan disampaikan dalam rapat pembahasan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021 antara anggota DPRD bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Nunukan.
Dalam rapat yang dipimpin ketua DPRD Nunukan Hj Rahma Leppa Hafid, Senin (24/08), anggota DPRD asal Krayan, Gat Kalep kembali mempertanyakan bukti pemeratan pembangunan di semua wilayah kecamatan.
“Tahun 2019 tidak satupun ada pembangunan di Krayan Selatan, tahun 2020 sama juga modelnya begini, masa tidak kasihan dengan warga sana,” ungkapnya.
Gat mengingatkan, dalam beberapa kesempatan lalu, DPRD dan Pemerintah Nunukan sepakat, bahwa distribusi pembangunan pada tahun 2021 merata di setiap kecamatan, paling tidak ada pembangunan meski hanya 1 pekerjaan.
Atas tidak tercapainya pemerataan, ia tidak bisa lagi memaklumi keadaan ini dan tidak bersedia melakukan pembahasan anggaran, sebab kalau berbicara amanah maka perhatikanlah harapan rakyat, kalau berbicara hati yang damai, pedulilah penderian rakyat.
“Kalau perencanaan pembangunan tidak berubah, saya tidak bersedia membahas ini barang, saya juga tidak bersedia bicara soal ini lagi,” kata Gat Kalep.
Kekecewaan terhadap rencana pembangunan disampaikan pula Amrin Sitanggang, anggota DPRD asal Kecamatan Sebuku ini sepakat dengan sikap tegas Gat Kalep yang menolak membahas anggaran tahun 2021.
“Betul kata pak Gat Kalep, minimal 1 atau 2 biji ada hasil reses kita masuk, kalau begini saya tidak bersedia membahas anggaran,” tegasnya.
Dikatakan Amrin, sumber terbesar penghasil uang di Kabupaten Nunukan adalah sektor perkebunan dan pertanian, namun kenyataannya sektor-sektor ini kurang mendapat perhatian, harusnya instansi terkait dapat memperjuangan anggaran disektor tersebut.
Peningkatan ekonomi di sektor perkebunan dan pertanian butuh dukungan infrastruktur jalan, karena itu perlu sangat penting untuk membangun jalan-jalan tani yang fungsinya memudahkan pengangkutan hasil produksi.
“Tadi Beppeda bilang, program kita sesuai urusan wajib OPD, sesuai visi dan misi dan sesuai pokok-pokok pikiran (Pokir). Pertanyaan kita ?, mana pokirnya itu,” imbuh dia.
Tanggapan lain disampaikan pula anggota DPRD Nunukan asal Sebatik, Andre Pranata meminta pemerintah daerah menghitung kembali belajan pegawai, apakah masih memungkinkan tunjangan PNS dianggarkan 12 bulan.
“Ini hal penting diperhatikan, tahun-tahun sebelumnya tunjangan (Tambahan Pendapatan Pegawai) dianggarkan hanya 10 atau 11 bulan,” ujarnya.
Selain TPP bagi PNS, Andre juga menyampikan keinginannya terkait tambahan atau kenaikkan gaji Rp. 200.000 atau Rp. 300.000 bagi pegawai honorer untuk tamatan SMA, gaji mereka selama ini hanya sebesar Rp. 1.000.000.
“Jika memungkinkan naikkan gaji honorer dan memberikan tunjangan PNS selama 12 bulan, peningkatan penghasilan pasti berpengaruh terhadap kinerja,” ungkap Andre.
Rasa kecewa diungkapkan juga H. Andi Mutamir, anggota DPRD Kecamatan Nunukan ini menyesalkan tidak satupun pokir hasil reses terokomodir dalam program pembangunan tahun 2021 mendatang.
“Katanya ada pokir dewan diakomodir, tapi kita tidak tahu pokir siapa yang masuk, kalau pokir saya, semuanya tidak masuk,” imbuhnya.
Andi merasa percuma DPRD melaksanakan reses bertemu masyarakat jika pada akhirnya pokir hasil aspirasi tidak diakomodir, padahal kami butuh legalitas dimuka publik, karena itu, tolong semua pokir dewan diterima jangan pilih kasih.
“Jangan pilih-pilih dalam mengakomodir pokir dewan, jangan sebagian anggota dapat sebagian lagi tidak dapat, kita mau adil untuk semua,” tutupnya. (adv)
Tag: DPRD Nunukan