Politisi Partai Demokrat Ajak Masyarakat Kritis Tanggapi Komik Biseksual

Anggota Komisi I DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah. Foto. Runi/mr

JAKARTA.NIAGA.ASIA-Anggota Komisi I DPR RI dari Partai Demokrat, Rizki Aulia Rahman Natakusumah mengajak masyarakat bersikap kritis dalam menanggapi polemik komik DC terbaru yang  menampilkan sosok Superman sebagai seorang biseksual.

“Komik merupakan salah satu media modern yang turut mempengaruhi corak budaya dan tingkah laku masyarakat, terutama anak muda,” kata Rizki kepada awak media, baru-baru ini.

Seperti yang diketahui sebelumnya, penerbit serial komik populer DC Comics mengumumkan, tokoh Superman terbaru, Jon Kent, akan digambarkan sebagai pria biseksual.

Dalam komik yang akan terbit pada November mendatang, Jon, yang merupakan anak dari Clark Kent – yang sebelumnya juga menjadi pahlawan super Superman, diceritakan menjalin hubungan romantis sesama jenis dengan temannya Jay Nakamura.

DC Comics mengumumkan munculnya Superman sebagai pria biseksual, pada 11 Oktober lalu, bertepatan dengan National Coming Out Day, hari kesadaran LGBT tahunan yang dimulai di AS.

Rizki menilai, sudah menjadi rahasia umum kreativitas DC menciptakan figur-figur pahlawan telah menjadi patokan industri komik populer dunia.

“Maka ketika ada komik luar negeri yang membawa cerita yang bersinggungan dengan norma yang hidup di masyarakat Indonesia, nalar pembaca generasi sekarang harus kritis,” katanya.

Tapi di sisi lain, Indonesia sendiri sebenarnya kaya akan budaya heroik legendaris yang keren untuk menjadi bahan pembuatan komik.

“Hanya perlu sedikit polesan dan narasi yang menarik agar komik buatan Indonesia bisa asyik dinikmati seluruh penggemar komik di dunia. Maka ini adalah tantangan bagi kreator komik Indonesia untuk bisa belajar dari DC dalam menciptakan cerita yang diterima pembaca, tanpa mengorbankan riwayat panjang kisah lokal,” pesan Rizki.

Politisi Partai Demokrat itu juga menegaskan, harus ada peran pemerintah untuk memberikan ‘haven’ bagi pekerja kreatif, khususnya bagi komikus. Jangan ada restriksi berupa pajak atau lapisan izin birokrasi yang berbelit-belit yang dibebankan ke komikus Indonesia.

“Jangan sampai jiwa-jiwa seni mereka yang menekuni dunia ini dipenjara dengan restriksi administrasi yang membuat frustrasi,” pesan Rizki.

Rizki menambahkan, dalam kasus munculnya tokoh fiksi yang memiliki sifat yang tidak sesuai dengan norma lokal, kita harus mempertanyakan kesiapan pembaca Indonesia.

“Apakah cerita tersebut bisa diterima masyarakat yang sudah memiliki karakter kepercayaan tersendiri? Kami percaya pembaca Indonesia memiliki filter sensorship mandiri tentang objek bacaan yang pantas mereka konsumsi,” papar Rizki.

Bagi Rizki, spektrum kreativitas juga sangat luas sehingga tidak perlu menabrakkan kreativitas dan norma masyarakat.

“Mengapa harus menabrakkan kreativitas dan norma masyarakat? Bukankah karakter kreativitas yang fleksibel seharusnya bisa terus tumbuh dalam koridor tata krama serta kesantunan sosial?,’’ tanya legislator asal dapil Banten I ini.

Rizki pun mengajak semua pihak untuk melihat isu ini dengan objektif dan proporsional.

“Mari kita mengadaptasi pelajaran positif dan mengelola implikasi negatif dari fenomena ini. Pemerintah juga harus realistis, jika supply komik tersebut bisa masuk ke Indonesia, maka pasti ada demand yang cukup besar dari pasar di negara ini,” imbuhnya sembari menilai kejadian ini bisa menjadi momentum untuk meninjau kembali sesolid dan serelevan apa sistem sensorship publik di Indonesia sehingga dampak buruk dari komik semacam ini bisa dikendalikan.

Minta Pemerintah Melarang  Beredar

Sementara Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai komik Superman produksi DC Comics yang menuai kritikan dari kalangan luas karena karakter Superman disebut memiliki orientasi seks biseksual dinilai memuat konten kampanye biseksual.

Terkait hal itu, Bukhori mendesak pemerintah melarang peredaran komik itu di Indonesia. Desakan itu dilayangkan Bukhori lantaran komik tersebut diduga memuat konten yang bertentangan dengan nilai Pancasila.

“Negara Indonesia berpedoman pada Pancasila sehingga masyarakatnya menjunjung tinggi nilai ketuhanan, moral, adab, budaya, dan etika. Sehingga, segala hal yang menyimpang dari nilai tersebut, seperti muatan atau kampanye biseksual misalnya, sangat jelas bertentangan dengan Pancasila. Karena itu, kami mendesak pemerintah mencegah komik ini beredar luas di tengah masyarakat, khususnya di kalangan anak-anak,” ujar Bukhori.

Politisi PKS ini mengatakan apabila larangan edar itu tidak dipatuhi, maka pemerintah harus berani mengambil langkah tegas demi menyelamatkan anak bangsa dari penetrasi global yang membawa ajaran atau nilai yang menyimpang dari jati diri bangsa Indonesia.

Jika tidak dipatuhi, sambung Bukhori, maka pemerintah melalui lembaga dan badan terkait harus berani mengambil sikap tegas kepada pengedar seperti mencabut izin usaha dan edarnya demi menyelamatkan moral anak bangsa.

Lebih lanjut, Bukhori meminta pemerintah juga melakukan antisipasi secara ketat potensi peredaran produk DC Comics dilakukan secara daring dalam bentuk e-book. Oleh karena itu, Bukhori mendorong pemerintah untuk tidak kecolongan dalam memantau peredaran komik tersebut dari berbagai sisi.

Salah satunya, Bukhori mengusulkan pemerintah melakukan pemantauan intensif terhadap peredaran komik Superman biseksual ini di dunia maya di samping melakukan koordinasi dengan para penerbit buku sebagai langkah preventif.

“Jika didapati ada pihak yang terbukti secara sengaja mengedarkan konten asusila tersebut di internet sehingga menimbulkan keresahan, maka pemerintah  jangan ragu menjeratnya dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Begitupun bagi oknum, distributor, reseller, atau pengedar gelap, harus diberikan sanksi setimpal atas perbuatan mereka yang mendorong kerusakan moral masyarakat,” pungkas Bukhori.

Sumber : Humas DPR RI | Editor : Intoniswan

Tag: