Polri Bidik Pimpinan ACT dengan UU Yayasan

Pendiri  dan mantan Pimpinan ACT Ahyudin. (Foto Istimewa)

JAKARTA.NIAGA.ASIA – Segala kegiatan ACT (Aksi Cepat Tanggap)  diatur dan dikelola berdasarkan ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan. Bila tejadi kejanggalan dalam hal pengelolaan dana maka akan dinilai dengan undang-undang tersebut.

“Tekait dengan adanya dugaan penyelewengan dana ACT oleh pengelolanya, Polri sedang mengarahkan bidikannya dengan menggunakan dasar hukum UU Yayasan tersebut,” Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan, Senin (11/07/2022)

Dari hasil pemeriksaan sementara, Bareskrim Polri menemukan indikasi petinggi ACT memotong dana donasi atau CSR yang dikelola sebesar 10 hingga 20 persen untuk operasional pegawai.

Ilustrasi

“Yayasan kemanusiaan ACT dapat mengumpulkan dana CSR setiap bulan sebesar Rp60 miliar,” ujarnya.

Kemudian dari dana tersebut dipotong 10 hingga 20 persen untuk keperluan pembayaran gaji pengurus, dan seluruh karyawan. Selain itu, pembina dan pengawas ACT juga mendapat dana operasional yang bersumber dari potongan donasi tersebut.

Dari hasil sementara penyelidikan Bareskrim Polri itu, patut diduga bahwa ada pelanggaran terhadap ketentuan UU Yayasan terutama Pasal 5 ayat (1): Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas.

Dengan ketentuan pasal 5 itu sudah dapat disusun konstruksi dugaan tentang adanya penyelewengan dana yayasan oleh pengurus/pengelola yayasan ACT seperti yang dilaporkan majalah Tempo minggu lalu. Bahkan diduga pengurus dan pendiri yayasan diduga telah menperkaya diri dari dana sumbangan yang dihimpun dari berbagai pihak dalam dan luar negeri.

“Tidak salah kalau penyidik Bareskrim Polri membidik para pengelola yayasan ACT dengan menggunakan UU Yayasan,” sambung Ramadhan.

Selain itu ada dugaan dugaan penyelewengan dana bantua bagi korban Lion Air JT 610. Situasi ini tentu akan semakin menekan petinggi ACT, tinggal bukti-bukti yang akan menyeret mereka ke ranah hukum.

Sumber: Divisi Humas Mabes Polri | Editor: Intoniswan 

Tag: