Pondasi Tali Rumput Laut Tak Bisa Langsung Dibongkar Begitu Saja

Pertemuan anggota DPRD Nunukan dengan  Petani Rumput Laut Perairan Mamolo (PRLPM) bahas penolakan pembongkaran pondasi tali bentangan rumput laut milik petani.  (Foto Budi Anshori/Niaga.Asia)

NUNUKAN.NIAGA.ASIA – Anggota DPRD Nunukan Ahmad Triyadi mengatakan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) tidak bisa langsung membongkar begitu saja pondasi tali bentangan rumput laut milik petani  di alur pelayaran di perairan Nunukan.

“Petani harus diberi kesempatan dulu memanen 4 kali usaha taninya, atau menunggu 180 hari, 4 x 45 hari. Untuk mendirikan 1 pondasi tali bentangan rumput laut. Banyak  petani  baru membangun pondasi dan keluar uang puluhan juta.  Harus dihitung biaya yang dikeluarkan petani,” kata Triyadi dalam pertemuan Rapat Dengar Pendapat DPRD bersama petani rumput laut dan instansi pemerintah, Kamis (13/10/2022).

Menurut dia, kerugian petani harus dipikirkan DKP Kaltara sebelum membongkar pondasi untuk dibukanya  alur pelayaran. Pembuatan tiap pondasi memerlukan biaya Rp 25 juta sampai Rp 50 juta.

Kemudian, DKP juga harus memperjelas berapa banyak pondasi tali bentangan rumput laut milik petani yang harus dibongkar  untuk alur  pelayaran yang lebarnya 150 meter dengan panjang 4 mil di perairan Nunukan.

“Ini harus diperjelas, dihitung berapa pondasi dibongkar, lalu milik siapa saja dan sampaikan kepada pemiliknya agar segera membuka pondasi,” ucap Triyadi.

Hal penting lainnya dalam persoalan ini, apa solusi yang ditawarkan pemerintah kepada petani setelah pondasi usaha rumput lautnya dibongkar. Apakah ada zona lain yang bisa ditempati petani untuk tetap melanjutkan usaha rumput lautnya.

Triyadi juga meminta pembongkaran pondasi sebisa mungkin melibatkan petani agar ketika DKP Kaltara, mencabut tiang-tiang dan tali bentangan rumput laut diketahui pemiliknya, sekaligus memberikan zona atau lokasi pengganti.

Pondasi rumput laut di perairan Mamolo Nunukan. (Foto Istimewa.Niaga.Asia)

“Carikan petani lokasi  baru yang aman, yang tidak mengganggu alur pelayaran, arahkan mereka ke sana dan awasi kegiatan petaninya,” bebernya.

Penjelasan DKP Kaltara

Pengawas DKP Kaltara Abdul Aziz mengaku telah melaksanakan diskusi dan pertemuan bersama asosiasi petani dan pedagang rumput laut Nunukan terkait perlunya dibukanya alur pelayaran selebar 150 meter dengan panjang 4 mil atau sekitar 7 kilometer.

“Sudah ada pertemuan berapa kali, terakhir bulan September 2020 yang hasilnya membuka alur pelayaran dengan menertibkan pondasi rumput laut,” jelasnya.

Penataan perairan Kabupaten Nunukan tidak lepas dari maraknya pemasangan pondasi rumput laut menutupi alur pelayaran yang secara khusus membahayakan keselamatan kapal dan speedboat serta semakin menyempitnya zona tangkap ikan.

Sejauh ini, kata Aziz, DKP Kaltara belum memiliki data pasti berapa banyak pondasi rumput laut di perairan Nunukan yang masuk alur pelayaran, karena semua pembudidaya tidak pernah memberikan titik koordinat  atau letak pondasi.

Penertiban usaha rumput laut, selain pertimbangan keselamatan pelayaran, hal lainnya yang juga urgen adalah mengamankan pipa atau kabel listrik yang terpasang di perairan Nunukan.

“Peta alur DKP ini disepakati oleh Navigasi bersama KSOP Tarakan dan Nunukan. Atas kesepakatan inilah dibukanya alur pelayaran di Nunukan,” jelasnya.

Salah satu kesepakatan Navigasi bersama KSOP yang telah dilaksanakan yaitu pemasangan rambu-rambu budidaya rumput laut . dari itu Gubernur Kaltara berkirim surat kepada Bupati Nunukan beserta lampiran peta.

Pemasangan rambu tanda berwarna kuning berlogo DKP Kaltara di perairan Nunukan sekaligus memberikan kesempatan agar petani pembersihkan pondasi dengan siklus 1 kali panen atau 45 hari.

“Apabila pondasi tidak dibuka, tim terpadu pengawas Pemprov Kaltara melakukan pembersihan sekaligus sterilisasi alur pelayaran,” ungkapnya.

Penulis : Budi Anshori | Editor : Intoniswan

Tag: