PALEMBANG.NIAGAASIA-Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap agar Dana Desa dapat menjadi kekuatan ekonomi desa. Ia ingin Dana Desa tidak hanya sekedar untuk membangun infrastruktur tetapi juga untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) lewat penanggulangan masalah gizi buruk, stunting serta untuk memajukan potensi desa.
Hal ini disampaikannya dalam acara Evaluasi Kebijakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 di Palembang Sport and Convention Center, Sumatra Selatan, Minggu, (25/11).
“Selain infrastruktur, dana-dana itu bisa digunakan untuk membangun misalnya pariwisata di desa,” kata Presiden seperti dikutip dari rilis resmi Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.
Presiden mencontohkan Desa Ponggok yang dahulu dianggap desa tertinggal dengan masalah kemiskinan dan pengangguran menjadi sebuah desa yang memiliki nilai ekonomi tinggi dengan membangun infrastruktur desa penunjang pariwisata mata air untuk berenang dan menyelam.
Pemerintah desa setempat yang terletak di Klaten, Jawa Tengah, saat itu membangun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan Dana Desa sebesar kurang lebih Rp800 juta pada tahun anggaran 2017, kemudian satu tahun berikutnya dapat menghasilkan omzet sebesar Rp14 miliar.
“Hasilnya, satu tahun bisa mendatangkan income Rp14 miliar. Ini menjadi kekuatan desa,” ucap Presiden.
Presiden mengajak desa-desa lainnya yang memiliki potensi serupa untuk belajar dan meniru apa yang dilakukan desa tersebut. “Saya lihat banyak sekali desa-desa yang sangat indah yang perlu disentuh sedikit. Dengan Dana Desa, bisa jadi produk yang bisa dipasarkan dengan baik,” tandasnya.
Kenaikan alokasi anggaran untuk pembangunan desa setiap tahunnya menjadi salah satu indikasi bahwa pemerintah memang memprioritaskan desa sebagai program utama pembangunan. “Jadi, sampai tahun ini sudah Rp187 triliun kita gelontorkan ke desa-desa sebanyak 74 ribu desa yang ada di seluruh Tanah Air ini,” kata Presiden.
Dari pemanfaatan Dana Desa itu, sejak 2015 hingga 2017, tercatat sejumlah infrastruktur dan fasilitas desa dibangun secara masif. Sepanjang 123 ribu kilometer jalan desa, 11.500 posyandu, 18.100 PAUD, 6.500 pasar desa, hingga 791.000 meter jembatan berhasil dibangun dari Dana Desa yang disalurkan.
Melihat capaian tersebut, di sejumlah desa, infrastruktur jalan desa menjadi lebih baik dibanding sebelumnya dan dilengkapi dengan fasilitas penunjang lain seperti irigasi, embung, hingga fasilitas kesehatan seperti Posyandu. “Keinginan kita, semakin banyak perputaran uang yang ada di desa, kesejahteraan masyarakat desa akan meningkat pesat. Ini teori ekonominya seperti itu,” ucap Presiden. Dalam perkembangannya, kota-kota menginginkan kucuran dana serupa yang didapatkan oleh desa. Pemerintah di tingkat kelurahan diharapkan dapat menyelesaikan berbagai persoalan perkotaan disebutnya yang kian kompleks.
Setelah empat tahun mengalokasikan Dana Desa, mulai tahun 2019 mendatang, pemerintah juga telah mengalokasikan Dana Kelurahan untuk mengakomodasi kebutuhan pemerintah-pemerintah kota/kabupaten.”Di kota, banyak yang lebih tidak baik daripada di desa kampung-kampungnya. Gunakan untuk drainase atau jalan di kampung-kampung yang ada di kota. Dana kelurahan kita arahkan ke sana karena kemiskinan di kota dan desa itu ada semua,” pungkas Presiden.@