JAKARTA.NIAGA.ASIA-Selama satu pekan terakhir, cuaca ekstrem akibat Siklon Tropis Seroja telah dirasakan di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mengalami dampak paling besar. Cuaca ekstrem tersebut memicu terjadinya bencana banjir bandang dan longsong di kedua wilayah tersebut.
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Selasa (06/04/2021) pagi memimpin Rapat Terbatas (Ratas) membahas penanganan bencana di kedua provinsi tersebut. Dalam rapat yang digelar melalui konferensi video ini, Presiden Jokowi menyampaikan lima arahan.
Pertama, Kepala Negara menginstruksikan dilakukan percepatan proses evakuasi, pencarian, dan penyelamatan korban yang belum ditemukan.
“Ini saya minta Kepala BNPB, Kepala Basarnas [BNPP], dibantu dengan Panglima TNI dan Kapolri dengan seluruh jajarannya [untuk] mengerahkan tambahan personel SAR, sehingga dapat menjangkau lebih banyak wilayah terdampak, termasuk wilayah terisolir dan berbagai gugus pulau di NTT, di Pulau Alor, Pulau Pantar, dan pulau-pulau lainnya untuk melancarkan proses evakuasi, pencarian, dan penyelamatan korban,” ujarnya.
Dalam upaya tersebut, Presiden juga memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk turut mengerahkan alat-alat berat dari berbagai tempat. “Jika jalur darat masih sulit ditembus, saya juga minta agar dipercepat pembukaan akses melalui laut maupun udara,” imbuhnya.
Kedua, Kepala Negara meminta jajaran terkait untuk memastikan hadirnya pelayanan kesehatan dan pertolongan medis yang dibutuhkan oleh para korban. Untuk itu, Presiden menginstruksikan Menteri Kesehatan untuk mengerahkan tim bantuan medis secepatnya sampai di lokasi.
“Saya minta Menteri Kesehatan juga untuk memperbanyak tempat-tempat pelayanan kesehatan di lapangan, juga mempersiapkan rumah sakit untuk menangani para korban, serta memastikan ketersediaan tenaga medis dan obat-obatannya,” ujarnya.
Ketiga, jajaran terkait diminta untuk segera menangani dan memenuhi kebutuhan para pengungsi, mulai dari logistik hingga sanitasi. Disampaikan Presiden, pemerintah telah mengirimkan bantuan ke NTT dan NTB tetapi karena cuaca yang sangat ekstrem, bantuan tersebut belum dapat sepenuhnya menjangkau ke lokasi terdampak.
“Saya minta BNPB dan pemerintah daerah segera mendata titik-titik pengungsian [untuk] memastikan logistiknya, tendanya, dapur lapangannya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi para pengungsi. Juga kebutuhan untuk bayi dan anak-anak, terutama air bersih dan MCK-nya,” ucap Presiden.
Keempat, Presiden menginstruksikan percepatan perbaikan infrastruktur penunjang yang rusak akibat bencana.
“Ini Pak Menteri PUPR lagi, untuk mempercepat perbaikan infrastruktur yang rusak, saya melihat ada beberapa jembatan yang roboh, akses jalan juga. Segera pulihkan jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan internet, juga distribusi logistik dan BBM, sehingga ini bantuan dapat segera tersalurkan ke masyarakat yang menjadi korban bencana,” tegasnya.
Terakhir, Presiden meminta jajarannya untuk mengantisipasi potensi bencana yang dapat terjadi akibat cuaca sangat ekstrem yang melanda berbagai kawasan di Indonesia.
“Saya minta untuk BMKG untuk menggencarkan peringatan cuaca ekstrem akibat dari Siklon Tropis Seroja ini. Pastikan seluruh kepala daerah dan masyarakat dapat mengakses, memantau prediksi cuaca dan iklim yang dikeluarkan oleh BMKG. Mereka harus tahu semuanya, sehingga masyarakat bisa meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaannya untuk menghadapi ancaman risiko, baik itu angin kencang, bahaya banjir, banjir bandang, dan tanah longsor,” pungkas Kepala Negara.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengikuti jalannya Ratas dari Kantor Sekretariat Kabinet (Setkab). Selain para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Rapat Terbatas ini juga dihadiri oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, serta Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati.
Hadir juga Kepala Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) Henri Alfiandi, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Laiskodat, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah, serta Panglima Kodam (Pangdam) IX/Udayana Mayor Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.
Sumber : Humas Sekretariat Kabinet | Editor : Intoniswan
Tag: Banjir Bandang