JAKARTA.NIAGA.ASIA – Gelombang digitalisasi yang terjadi beberapa tahun terakhir yang juga dipercepat dengan adanya pandemi COVID-19 harus disikapi dengan cepat dan tepat. Di tengah marak dan semakin berkembangnya bank dan asuransi berbasis digital, pembayaran elektronik, dan inovasi finansial teknologi atau fintech lainnya, penipuan dan tindak pidana keuangan juga terus terjadi.
Oleh karena itu, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menekankan agar perkembangan keuangan digital yang cepat ini harus dijaga, dikawal, dan sekaligus difasilitasi agar dapat tumbuh secara sehat untuk perekonomian masyarakat.
“Jika kita kawal secara cepat dan tepat, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi raksasa digital setelah Cina dan India dan bisa membawa kita menjadi ekonomi terbesar dunia ketujuh di 2030,” ujar Presiden saat memberikan pidato kunci pada Pembukaan OJK Virtual Innovation Day 2021, Senin (11/10/2021) pagi, di Istana Negara, Jakarta.
Momentum ini, lanjut Presiden, juga harus disambungkan dengan upaya membangun ekosistem keuangan digital yang kuat dan berkelanjutan.
“Ekosistem keuangan digital yang bertanggung jawab, memiliki mitigasi risiko atas kemungkinan timbulnya permasalahan hukum dan permasalahan-permasalahan sosial untuk mencegah kerugian dan meningkatkan perlindungan kepada masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Presiden menekankan, pembiayaan teknologi finansial atau fintech juga harus didorong untuk kegiatan produktif, memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang tidak terjangkau layanan perbankan, membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar lebih banyak melakukan transaksi digital yang minim aktivitas fisik, serta membantu UMKM untuk naik kelas dan masuk ke ranah digital.
“Saya titip kepada OJK dan para pelaku usaha dalam ekosistem ini untuk memastikan inklusi keuangan yang kita kejar, yang harus diikuti dengan percepatan literasi keuangan dan literasi digital agar kemajuan inovasi keuangan digital memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” ucap Presiden.
Kepala Negara menambahkan, inklusi keuangan harus memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat, khususnya masyarakat lapisan menengah ke bawah, menjadi solusi untuk menekan ketimpangan sosial, dan menjangkau segmen masyarakat yang belum tersentuh sistem keuangan konvensional. D
Di samping itu, penyedia keuangan digital juga harus berorientasi Indonesiasentris, tidak hanya berpusat di Jawa saja, tetapi membantu mempercepat transformasi keuangan digital hingga ke seluruh penjuru tanah air.
“Saya minta seluruh industri jasa keuangan untuk melaksanakan program literasi keuangan dan literasi digital mulai dari desa, mulai dari pinggiran, bukan hanya agar masyarakat bisa memanfaatkan jasa dari industri keuangan, tapi juga untuk memfasilitasi kewirausahaan mereka dengan risiko yang rendah,” imbuhnya.
Menutup pidatonya Presiden menekankan, ekosistem keuangan digital yang tangguh dan berkelanjutan harus terus dijaga untuk mendorong percepatan pergerakan ekonomi nasional yang inklusif serta berkontribusi lebih besar pada upaya pemulihan ekonomi yang sedang dilakukan.
“Komitmen, keberpihakan, dan kerja keras Bapak-Ibu sekalian sangat ditunggu oleh pelaku-pelaku ekonomi, utamanya pelaku ekonomi kecil, khususnya juga usaha mikro, kecil, dan menengah untuk segera bangkit dari dampak pandemi COVID-19 dan terfasilitasi untuk memanfaatkan peluang-peluang baru yang bermunculan,” pungkasnya.
Hadir mendampingi Presiden pada kegiatan ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso.
Sumber: Sekretariat Kabinet
Editor : Saud Rosadi