TANGERANG.NIAGA.ASIA-Presiden Joko Widodo menyerahkan sebanyak 40.172 sertifikat tanah untuk masyarakat di wilayah Kota Tangerang Selatan di Pusat Penerbangan Angkatan Darat, Pamulang, Tangerang Selatan (Tangsel), Jumat (25/1).
“Insyaallah tahun 2025 semua harus sudah bersertifikat di seluruh tanah air,” tegas Presiden dalam sambutannya. Presiden Jokowi mengatakan, sertifikat ini adalah tanda bukti hak hukum atas tanah, tetapi sekarang ini banyak rakyat yang belum pegang sertifikat. Pada tahun 2015, dari 126 juta baru 46 juta yang sudah bersertifikat, artinya masih ada 80 juta yang belum pegang sertifikat padahal sudah menempati lahan itu bertahun-tahun.
“Oleh sebab itu, saya sampaikan kepada Menteri BPN bahwa kita tidak bisa lagi setahun hanya mengeluarkan 500 ribu sertifikat se-Indonesia, karena artinya Bapak/Ibu harus menunggu selama 160 tahun. Saya perintahkan pada 2017 sebanyak 5 juta sertifikat harus keluar, tahun 2018 sebanyak 7 juta harus keluar, dan tahun 2019 sebanyak 9 juta harus keluar,” ungkap Presiden.
Kenapa harus dipercepat? Menurut Presiden, setiap dirinya ke desa, ke kampung, yang didengarnya itu masalah sengketa lahan/tanah. Di mana-mana, semua tempat sama, tidak hanya di Tangsel, Jakarta, Jawa, di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, semuanya. Karena itu, Presiden berpesan kepada masyarakat kalau sudah pegang sertifikat ini harus disyukuri, jangan dipikir ini barang sepele. “Saya titip sertifikatnya tolong diberi plastik, jadi kalau pas kehujanan sertifikat tidak rusak. Saya juga titip sertifikatnya difotokopi dan jangan disimpan di satu tempat. Jadi kalau yang asli hilang, mengurusnya mudah karena punya fotokopian,” tutur Presiden.
Sebelumnya Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Jalil dalam laporannya mengatakan, hari ini diserahkan sebanyak 40.172 sertifikat, sementara yang hadir di tempat acara tersebut sebanyak 23.000 orang. “Tahun ini sesuai dengan perintah Presiden insyaallah untuk Kota Tangerang Selatan bisa 100 persen selesai sertifikatnya,” ucap Sofyan.
Sertifikat tanah wakaf
Usai dari Tangerang Selatan, Banten, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan kunjungannya ke kota Bekasi, Jawa Barat, dan melaksanakan salat Jumat di Masjid Agung Al-Barkah, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jumat (25/1) siang.
Setelah melaksanakan salat Jumat, Presiden Jokowi menyerahkan 204 sertifikat tanah wakaf, baik untuk masjid, musala, tempat pendidikan, pondok pesantren, dan lain-lain kepada 12 orang perwakilan pengurus atau pengguna tanah wakaf.
Dalam sambutannya Presiden Jokowi mengaku telah memerintahkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mempercepat penyelesaian sertifikasi tanah wakaf. “Karena setiap saya ke daerah, kampung, maupun ke desa, sering masuk suara ke telinga saya sengketa lahan, sengketa tanah. Banyak sekali tanah wakaf yang menjadi sengketa padahal sudah didirikan masjid,” ujar Presiden.
Kepala Negara memberi contoh di Jakarta, di tengah kota, masjidnya sudah berdiri megah. Dulunya harga tanah mungkin masih murah, sekarang sudah Rp120 juta per meter. Nah, mulai jadi ramai karena harga tanahnya sudah begitu sangat mahal, padahal sertifikatnya belum ada.
“Inilah yang terjadi, kenapa tidak hanya di Provinsi Jawa Barat, tidak hanya di Kota Bekasi, tapi juga sudah kita serahkan di Aceh, di Sumbar, di Riau, di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, di Sulsel karena banyaknya sengketa tanah, sengketa lahan di tanah wakaf,” ungkap Kepala Negara.
Presiden Jokowi menyampaikan ucapan terima kasih kepada Menteri ATR/Kepala BPN dan Kepala Kantor BPN yang sudah bekerja keras menyelesaikan 204 sertifikat tanah wakaf di Bekasi. “Mudah-mudahan insyaallah dengan adanya sertifikat ini yang sudah dipegang, maka masjid, musala, pensantren, tempat pendidikan kita harapkan tidak ada lagi sengketa-sengketa. Kita harapkan tidak ada lagi sengketa-sengketa lahan,” kata Presiden Jokowi.
Hanya dikenai biaya patok
Presiden menegaskan, dalam masalah percepatan sertifikasi hak atas tanah warga hanya dikenai biaya patok. Hal ini merupakan kesepakatan di setiap provinsi karena memang patok itu harus bayar. Biaya tersebut, menurut Presiden, ada di kelurahan untuk biaya-biaya yang ada di kelurahan. Bukan di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kalau sampai di BPN ada permintaan biaya, Presiden mempersilakan warga untuk melaporkannya saja.
“Ya dilaporkan saja kalau memang ada itu. Tapi memang di kelurahan itu ada biasanya itu patok, untuk biaya-biaya di kelurahan, bukan di BPN. Kalau di BPN, laporkan. Sudah, itu saja,” kata Presiden Jokowi menjawab wartawan usai meninjau Mekaar Binaan PNM, di Lapangan Alun-alun Kota Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (25/1) siang.
Presiden tidak menyebut secara pasti besaran biaya untuk patok tersebut. Namun Presiden memastikan tidak sampai angka jutaan sebagaimana ditanyakan wartawan. Karena itu, Presiden meminta warga melaporkan saja jika diminta uang sampai jutaan rupiah. “Laporkan saja. Ini sudah ada anggaran dari pemerintah lho,” tegas Presiden.
Menurut Presiden, warga bisa melaporkannya ke Tim Saber Pungli atau ke polisi, terserah. “Kalau seperti ini enggak bener, kalau namanya seperti ini enggak bener sudah. Pasti ada oknum-oknum yang mengambil manfaat dari setiap program,” ucapnya.
Tampak hadir dalam acara tersebut antara lain Mensesneg Pratikno, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Jalil, Gubernur Banten Wahidin Halim, dan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany.
Sumber: Sekretariat Kabinet