JAKARTA.NIAGA.ASIA-Presiden Jokowi menyampaikan, bahwa pemerintah telah memulai reformasi struktural tetapi memang belum besar-besaran. Sehingga diharapkan nanti di 5 tahun ke depan, pemerinah akan melakukan reformasi struktural ini secara besar-besaran dalam rangka meningkatkan daya saing, memangkas banyak aturan/prosedur yang menghambat, yang berbelit-belit yang kita punyai saat ini.

“Juga reformasi di program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, terutama pada masyarakat 40% terbawah juga telah kita lakukan,” kata Presiden sebelum memberikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna tentang Evaluasi Pelaksanaan RPJMN 2014-2019 dan Persiapan Implementasi APBN Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (3/10) siang, seperti dirilis di laman setkab.go.id.

Menurut Presiden Jokowi, dalam 5 tahun ini, penguatan di bidang monitoring, di bidang pengendalian eksekusinya di lapangan juga dilakukan dengan baik dalam perencanaan, dalam implementasi, dalam eksekusi.

“Saya melihat banyak hal yang telah berjalan. Karena itu keandalan proses eksekusi, efektivitas proses delivery harus menjadi penekanan dalam perancangan RPJMN Tahun 2020-2024,” tutur Presiden.

Tampak hadir dalam Sidang Kabinet Paripurna itu antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menlu Retno Marsudi, Menperin Airlangga Hartarto, Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

Selain itu juga tampak hadir Menteri Pariwisata Airef Yahya, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjoatmodjo, Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pusjiastuti, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Eko Putro Sanjojo, dan Menteri Perhubungan Budi K. Sumadi, Menteri BUMN Rini. (001)

Tag: Jokowi