JAKARTA.NIAGA.ASIA-Terkait dengan masalah hukum, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, dari pengalaman selama ini banyak program-program pemerintah yang justru terkendala oleh permasalahan hukum.

“Banyak masalah investasi yang antre tetapi karena kepastian hukumnya yang masih diragukan, mereka sudah buka pintu tetapi tidak bisa merealisasi investasinya,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (31/10) siang, seperti dilansir situs setkab.go.id.

Presiden menyampaikan, para pelaku usaha dan investor di dalam negeri termasuk di dalamnya BUMN, banyak ketakutan terhadap aparat hukum.

“Ini tolong jangan sampai terjadi lagi, dicari-cari kesalahan dikit-dikit sehingga program yang harusnya bisa kita selesaikan berhenti di tengah jalan, gara-gara memang banyak orang yang tidak senang terhadap pembangunan itu, misalnya pembangunan kilang minyak, refinery, banyak nggak senang karena memang banyak senang yang impor,” terang Presiden.

Menurut Presiden, banyak yang nggak senang terhadap pembangunan kilang minyak. Tetapi ia mengingatkan, bahwa untuk negara ini adalah sebuah keharusan sehingga neraca perdagangan neraca, neraca transaksi berjalan bisa diperbaiki.

Untuk itu, Presiden Jokowi memerintahkan kepada Menkopolhukam, Kapolri, Jaksa Agung dan juga ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar hukum kita harus menjamin keberanian investor, pelaku-pelaku industri, kepada birokrasi dalam menjaga program-program pemerintah.

“Saya ngomong apa adanya, jangan sampai justru aparat hukum kita dibajak oleh para mafia sehingga program-program yang harusnya bisa kita lihat progresnya, perkembangannya menjadi tidak jalan karena ada pembajakan tadi,” jelas Presiden seraya mengemukakan, banyak pejabat pemerintah, BUMN, swasta yang berinovasi dalam menjalankan program-program strategis justru yang digigit.

“Ini hati-hati, ini akan saya balik yang saya gigit mereka, jangan sampai para mafia yang menggigit, menghadang program pembangunan, justru bebas berkeliaran, nggak ini harus kita balik,” tegas Presiden.

Presiden mengingatkan, instrumen dan aparat hukum harus mendukung program-program strategis pemerintah dalam memecahkan permasalahan bangsa, memberikan keberanian pada para pelaku usaha, memberikan dorongan keberanian kepada BUMN, birokrasi untuk berinovasi yang jelas-jelas tidak ada niat jahatnya, jangan dicari-cari kesalahannya.

“Ya. Yang tidak ada niat untuk melawan hukum, jangan dicari-cari tetapi jika ada niat jahatnya, ya silahkan, diselesaikan,” tegas Presiden Jokowi. (001)

Tag: Hukum