Presiden Kembali Persoalkan APBD Tak Terpakai

Presiden Jokowi. (Foto: BPMI Setpres/Rusman)

SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mempersoalkan serapan anggaran pembangunan yang dikelola pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota). Jika tahun-tahun sebelumnya Presiden menggunakan narasi ‘mengendap di bank’ tapi tahun ini Presiden menggunakan narasi baru dengan mengistilahkan APBD tak terpakai.

“Mengenai APBD, karena mumpung ada gubernur, bupati, wali kota. Ini saya ingatkan, kita ini mencari uang dari luar agar masuk, terjadi perputaran uang yang lebih meningkat. Tetapi uang kita sendiri, yang ditransfer dari Menteri Keuangan ke daerah-daerah, justru enggak dipakai,” kata Jokowi di Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2022, di The Ritz-Carlton Jakarta, Provinsi DKI Jakarta, 30 November 2022.

“Pagi tadi saya tanya ke Bu Menteri (Menkeu Sri Mulyani Indrawati), ada berapa uang kabupaten, kota, dan provinsi yang ada di bank, yang belum dipakai. Biasanya tahun lalu, biasanya di bulan-bulan seperti ini paling Rp210-220 [triliun]. Pagi tadi, kita cek uang yang ada di bank masih Rp278 triliun,” sambungnya.

Menurut Presiden, pemerintah cari investasi agar dapat arus modal masuk, yang sudah ada di kantong enggak dipakai ya percuma, Rp278 triliun gede banget loh. Gede banget, besar sekali. Ini kalau cepat direalisasikan, cepat dibelanjakan, ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah, hati-hati.

“Tadi saya sudah perintahkan ke Pak Mendagri, tolong ini cek satu persatu, ini ada persoalan apa. Situasi sangat sulit, sangat sulit, tetapi malah uangnya didiemin di bank, tidak dibelanjakan, gede banget Rp278 triliun,” ujarnya.

Presiden minta dana tersebut segera dibelanjakan. Memang realisasi biasanya di akhir tahun, di Desember, tapi ini ndak.

“Kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ini sudah melompat tinggi sekali. Ini cost of money kayak gini, biaya uang itu gede banget. Kalau caranya kita enggak ngerti bahwa ini ada biayanya. Tahun lalu di akhir Oktober itu masih di angka Rp226 triliun, ini Rp278 triliun,” tegasnya.

Presiden mengatakan, realisasi belanja nasional (pemerintah pusat) sudah masuk ke angka 76 persen. Sedangkan realisasi belanja daerah baru 62 persen. Ini sudah Desember loh, besok sudah Desember, hati-hati.

“ Artinya, kita pontang-panting cari arus modal masuk, cari capital inflow lewat investasi, tetapi uang yang ada di kantong sendiri tidak diinvestasikan. Ini hati-hati, ini keliru besar ini, keliru besar,” pungkasnya.

Sementara Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian dalam keterangan terpisah mengungkapkan, mengungkapkan 7 provinsi dengan realisasi belanja daerah terendah hingga saat ini yakni Sulawesi Tengah sebesar 44 persen. Lalu disusul oleh Kalimantan Timur sebesar 49 persen, Papua Barat sebesar 53 persen, Bangka Belitung sebesar 54 persen, Jambi sebesar 60 persen, Kalimantan Utara sebesar 61 persen, dan Papua sebesar 62 persen.

Sumber: Humas Sekretariat Kabinet | Editor: Intoniswan

Tag: