SAMARINDA.NIAGA.ASIA– Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah untuk memprioritas alokasi anggaran untuk pelaksanaan program strategis yang esensial dan dibutuhkan masyarakat.
Hal itu disampaikannya saat membuka Musyawarah Nasional V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Munas V APKASI) Tahun 2021, Jumat (26/03/2021) pagi, dari Istana Negara, Jakarta.
“Program-program strategis di kabupaten yang memecahkan masalah-masalah mendasar dan bisa membawa lompatan besar ke depan terus harus dikawal dan diprioritaskan,” ujarnya.
Terkait hal tersebut, Kepala Negara mengingatkan para kepala daerah untuk melakukan konsolidasi anggaran. Rencana penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus diperhitungkan secara detail dan difokuskan pada program prioritas yang esensial dan dibutuhkan masyarakat.
“Sekali lagi, lakukan konsolidasi anggaran, sedikit program, dua saja unggulan, dua saja skala prioritas, yang dibiayai secara penuh (full) untuk menghasilkan produk yang maksimal, yang benar-benar dicari, yang benar ada manfaatnya secara langsung untuk rakyat,” tegasnya.
Presiden mencontohkan, jika prioritas kabupaten tersebut adalah pembangunan pasar, pembukaan sawah, atau pembangunan jalan maka anggaran harus diprioritaskan untuk pelaksanaan program tersebut.
“Kalau Bapak-Ibu Bupati mau memberikan skala prioritas seperti itu akan terlihat [hasilnya]. Sekali lagi, jangan anggaran itu diecer-ecer, jangan disebar di seluruh pos belanja, enggak akan jadi, setahun hilang, dua tahun hilang,” ujarnya.
Skema pengalokasian anggaran berdasarkan skala prioritas tersebut, imbuh Kepala Negara, juga akan memudahkan pengawasan penggunaannya.
“Anggaran itu terbatas, APBN juga terbatas, APBD juga terbatas, ini jangan diecer-ecer, jangan dibagi rata. Dan yang paling penting, kalau anggaran itu difokuskan, ada skala prioritas, ngontrol-nya itu mudah, manajemen pengawasannya gampang,” tuturnya.
Lebih lanjut, Kepala Negara juga mengingatkan dalam pelaksanaan program tersebut diperlukan perencanaan yang detail dan matang serta manajemen pengawasan yang baik.
Ditekankannya, program yang dilakukan pemerintah harus memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Ini masalah manajemen yang banyak terjadi adalah missed-management. Tidak ada manajemen kontrol yang baik sehingga selesainya tidak tepat waktu, kualitas enggak baik. Sehingga yang baik hanya apa? Catatan belanjanya yang baik, wah laporannya yang baik, tapi hasilnya di lapangan tidak baik, dan hasilnya tidak dinikmati oleh rakyat. Ini yang harus kita hindari,” ujarnya.
Selain itu, terkait penanganan pandemi COVID-19, Presiden mengingatkan agar terus digencarkan upaya 3T (testing, tracing, dan treatment) serta vaksinasi.
“Kawal program vaksinasi dengan detail, pastikan proses vaksinasi ini berlangsung dengan cepat, siapkan vaksinator-vaksinatornya dengan baik,” ujarnya di hadapan peserta Munas.
Sejalan dengan itu, imbuh Presiden, upaya pemulihan ekonomi juga harus dilakukan dengan mengedepankan strategi gas dan rem.
“Percepatan pemulihan ekonomi ini menjadi kunci, tetapi sekali lagi gas dan remnya ini harus diatur. Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau membuka pasar [kasus] COVID-19-nya naik, hati-hati, setop dulu. Per sektor dulu, enggak usah tergesa-gesa,“ ujarnya.
Sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi, Presiden juga meminta kepala daerah untuk memperbanyak program dan pemberian bantuan serta stimulus yang dapat membuka lapangan pekerjaan dan menggerakkan perekonomian masyarakat.
“Program-program padat karya diperbanyak, bangun sekolah [lakukan dengan] padat karya, bangun irigasi [dengan] padat karya, karena rakyat sekarang ini butuh pekerjaan dan butuh income,” ujarnya.
Pemerintah daerah juga diharapkan dapat memberikan stimulus bagi pelaku Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan sektor lainnya.
“Meskipun dari pusat kita sudah memberikan Banpres Produktif Rp2,4 juta tapi kalau Bapak-Ibu Bupati anggaranya ada dan bisa diberikan, berikan tambahan ke sana, pedagang pasar, pedagang asongan, pedagang kaki lima, suntik, karena mereka yang terdampak. Atau, kalau daerahnya ada pariwisata, ini yang paling terdampak, berikan suntikan ke sana,” ujarnya.
Presiden juga mengingatkan agar memprioritas penggunaan produk lokal, terutama dalam pelaksanaan program atau proyek pemerintah.
“Untuk apa? biar ada ada demand, biar ada konsumsi, kalau ada demand dan konsumsi naik, produksi di pabrik, produksi di industri juga akan meningkat. Sehingga enggak ada yang PHK terhadap karyawannya,” terangnya.
Menutup arahannya, Kepala Negara meminta pemerintah daerah untuk melayani dan memfasilitasi pelaku usaha di daerah termasuk sektor UKM yang ingin melakukan ekspor. Pelayanan serupa juga harus diberikan kepada investor yang akan berinvestasi.
“Kunci ekonomi kita sekarang itu ada di dua tadi, investasi-ekspor, karena APBN terbatas. Yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, growth ya investasi itu. Oleh sebab itu, karena Undang-Undang Cipta Kerja dan PP (Peraturan Pemerintah), Perpres (Peraturan Presiden) [turunannya] semuanya sudah diundangkan, yang itu memudahkan, sangat memudahkan bagi pengusaha untuk membuka investasi, membuka lapangan pekerjaan, berikan pelayanan yang sebaik-baiknya,” tandas Presiden.
Sumber: Humas Sekretariat Kabinet | Editor: Intoniswan
Tag: APBD