SAMARINDA.NIAGA.ASIA — Pemprov Kaltim memastikan lagi pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) berupa dana bagi hasil (DBH) tidak berdampak terhadap kelangsungan program Gratispol dan Jospol.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim Dasmiah menerangkan, memang, dengan berkurangnya DBH dari pusat ke daerah, memaksa daerah untuk melakukan efisiensi yang difokuskan pada program-program yang dianggap tidak penting.

“Program-program yang terdampak baru pada organisasi perangkat daerah (OPD). Kami semua akan dikurangi,” kata Dasmiah, ditemui di Kantor BPKAD Kaltim, Jalan Basuki Rahmat, Samarinda, Senin 13 Oktober 2025.

Sedangkan untuk program yang bersentuhan langsung manfaatnya untuk masyarakat luas, dipastikan tidak akan terdampak.

Program yang dipastikan tidak terimbas dari pemotongan TKD itu seperti kesehatan, pendidikan gratis dan lainnya bagi masyarakat Kaltim, yang sudah dimuat dalam program utama Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud-Seno Aji, yakni Gratispol dan Jospol.

Sektor-sektor ini dinilai krusial untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kaltim.

“Sejauh ini, rapat dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), dampak efisiensi ke gratispol dan jospol belum ada. Mudahan tidak terdampak,” jelasnya.

Program Gratispol sendiri mencakup beragam manfaat, seperti gratis pendidikan mulai jenjang SMA/SMK hingga perguruan tinggi S1-S3, gratis biaya berobat dan layanan kesehatan berkualitas, gratis internet di setiap desa, gratis seragam sekolah, gratis biaya administrasi kepemilikan rumah, serta program umrah dan perjalanan religi gratis bagi marbot penjaga rumah ibadah.

Khususnya bantuan umrah dan perjalanan religi bagi marbot dan penjaga rumah ibadah, diakui Dasmiah manfaatnya sangat besar.

“Dampaknya rumah ibadah menjadi bersih, kita beribadah jadi nyaman. Jadi tidak sekedar memberangkatkan orang umrah, tapi ada dampak lainya dan itu tidak hanya masjid, namun berbagai rumah ibadah lainnya,” jelas Dasmiah.

Sementara itu, Jospol mencakup program-program strategis seperti hilirisasi industri pertanian, pengembangan teknologi, peningkatan insentif guru umum, pesantren, dan penjaga rumah ibadah, pengembangan pariwisata berbasis desa, pembangunan infrastruktur, dan revitalisasi Sungai Mahakam, serta kemudahan investasi.

Dasmiah berharap program pro rakyat itu dapat terus dilanjutkan sebagai wujud nyata janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Seno Aji kepada masyarakat.

“Mudahan itu bisa diteruskan, karena itu janji mereka,” demikian Dasmiah.

Penulis: Nur Asih Damayanti | Editor: Saud Rosadi

Tag: Dana Bagi HasilGratisPolKaltimKesehatanPemprov KaltimPendidikan