SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Program Jospol yang dirancang untuk mendukung pencapaian ‘Kaltim Sukses’, perlu dijabarkan lebih rinci, baik dari sisi kelembagaan pelaksana maupun kapasitas anggaran.
Demikian pemandangan umum Fraksi Gerindra DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) atas RPJMD Kaltim 2025–2029 yang dibacakan Wakil Ketua Fraksi Gerindra, Akhmed Reza Fachlevi, dalam Rapat Paripurna DPRD Kaltim ke-16, Senin (2/6).
“Program unggulan Jospol terdiri dari 9 arah kebijakan yang terlihat sangat ambisius, mulai dari hilirisasi industri pertanian hingga pembangunan infrastruktur berskala besar seperti jalan tol dan pelabuhan internasional,” ujarnya.
Adapun 9 arah kebijakan yang dimaksud mencakup; hilirisasi industri pertanian untuk peningkatan dan perluasan areal tanam berbasis pertanian modern; pengembangan teknologi dan inovasi di sektor perikanan, kelautan, industri, dan pelayanan publik.
Kemudian, peningkatan insentif bagi guru sekolah umum, pesantren, serta penjaga rumah ibadah; ekonomi inklusif berbasis ekonomi kreatif dan digital untuk mendukung UMKM; pengembangan pariwisata dan budaya berbasis desa.
Selanjutnya, membangun dan meningkatkan infrastruktur khususnya layanan pendidikan dan kesehatan; pembangunan infrastruktur strategis di seluruh Kaltim seperti jalan tol, jembatan, transportasi umum, jaringan komunikasi, dan pelabuhan internasional.
Lalu kedelapan, revitalisasi Sungai Mahakam sebagai sarana transportasi publik, industri, dan wisata; serta kesembilan, memudahkan investasi termasuk pemberian insentif dan kolaborasi antara pemerintah daerah, pusat, dan pihak swasta.
Menurut Fraksi Gerindra, sembilan arah kebijakan ini membutuhkan kejelasan dalam hal pelaksanaan teknis.
“Kami mohon penjelasan, 9 arah kebijakan unggulan tersebut masuk ke dalam urusan pemerintahan yang mana. Juga, program dan kegiatan apa yang akan dilakukan, serta kira-kira perangkat daerah mana yang akan mengampunya,” tegasnya.
Selain menyoroti aspek kelembagaan, Fraksi Gerindra juga turut menekankan pentingnya transparansi kapasitas fiskal. Reza meminta proyeksi belanja yang realistis untuk program-program tersebut dengan mempertimbangkan belanja wajib dan pendapatan daerah selama lima tahun ke depan.
“Penting bagi pemerintah provinsi untuk dapat menyampaikan proyeksi kapasitas fiskal yang dapat dibelanjakan setelah dikurangi belanja wajib, berdasarkan estimasi pendapatan tahun 2025 hingga 2029,” tambahnya.
Reza menegaskan, RPJMD adalah dokumen strategis yang akan ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah. Karena itu, pembahasan antara pemerintah dan DPRD harus dilakukan secara mendalam, substansial, dan berbasis data.
“RPJMD harus menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan daerah yang nyata, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.
Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan | ADV DPRD Kaltim
Tag: Program JosPol