SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dari Fraksi Gerindra, Ekti Imanuel, merasa bahwa, peran aktif kepala daerah sangat penting dalam menyambut dan menindaklanjuti program-program dari pemerintah pusat, termasuk program Sekolah Rakyat.
Hal tersebut disampaikannya saat dimintai tanggapannya mengenai kesiapan pelaksanaan program tersebut di Kaltim. Menurut Ekti, dari seluruh daerah di Kaltim, hingga saat ini baru Pemerintah Kota Samarinda yang dinyatakan siap menjalankan program Sekolah Rakyat.
Ia menyayangkan minimnya respons dari daerah lain dan menekankan bahwa inisiatif seharusnya datang langsung dari kepala daerah, bukan menunggu perintah atau arahan lebih lanjut.
“Sekolah Rakyat itu di Kaltim baru Samarinda saja yang siap. Ini kan tergantung dari kepala daerahnya, cepat menanggapi atau tidak. Kan se-Indonesia ini kan ada 514 kabupaten/kota, jadi kepala daerah yang harus menjemput,” ujarnya, di Gedung E DPRD Kaltim jalan Teuku Umar Samarinda, Selasa (10/6).
Ia menambahkan bahwa urusan administrasi menjadi faktor penting dalam mengakses dan menjalankan program-program pusat. Oleh karena itu, peran aktif kepala daerah sangat dibutuhkan agar peluang tidak terlewatkan.
“Administrasinya ini kan penting, seharusnya dari kepala daerahnya yang menjemput hal-hal seperti itu,” kata pria kelahiran 1977 tersebut.
Sebagai anggota legislatif, Ekti menegaskan bahwa DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan program pemerintah. Meski begitu, pihaknya sangat mendukung penuh inisiatif pemerintah pusat yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah.
“Kalau kita dari DPRD ini kan sifatnya hanya pengawasan saja. Kebijakan-kebijakan seperti itu tentu kita sangat mendukung,” pungkasnya.
Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan salah satu inisiatif pemerintah pusat dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang bertujuan memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan wilayah tertinggal.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, Dr. Asli Nuryadin dalam wawancara dengan Niaga.Asia mengatakan, untuk sekolah rakyat, Pemkot Samarinda sudah menyiapkan lahan dalam luasan yang cukup untuk sekolah berasrama di Palaran.
“Tanah kita sudah punya, Kemensos sebagai pengampu sekolah rakyat sudah bisa membangun sekolah rakyat disitu,” katanya.
Kemudian untuk tahun pembelajaran 2025/2026, sekolah rakyat yang difasilitasi Pemkot Samarinda sudah mulai menerima murid baru. Lokasi sekolahnya untuk sementera pada bangunan yang akan disewa dari pihak ketiga.
“Tahun ini sekolah rakyat yang difasilitasi Pemkot Samarinda sudah menerima murid baru kurang lebih 100 orang,” ucap Asli Nuryadin.
Sekolah Rakyat di kota Samarinda, nanti jumlahnya ada tiga, masing-masing difasilitasi Pemprov Kaltim 2 sekolah dan 1 sekolah difasilitasi Pemkot Samarinda.
Penulis: Lydia Apriliani dan Intoniswan| Editor: Intoniswan | ADV DPRD Kaltim
Tag: sekolah rakyat