BALIKPAPAN.NIAGA.ASIA – Rencana pembangunan rumah sakit baru di kawasan Balikpapan Timur yang sudah lama dinanti masyarakat berpotensi mengalami hambatan.

Hal ini dipicu kabar pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat yang nilainya disebut bisa mencapai 50-70 persen mulai tahun 2026.

Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qodri menyampaikan, isu pengurangan dana tersebut tidak hanya menyasar Balikpapan atau Kalimantan Timur, melainkan juga seluruh daerah di Indonesia.

“Kalau memang terjadi, maka dampaknya sangat besar bagi daerah. Program yang sudah disusun berpotensi tertunda, terutama yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat,” kata Alwi, Selasa 30 September 2025.

Menurutnya, sejumlah proyek prioritas yang bisa terganggu antara lain pembangunan rumah sakit multiyears di Balikpapan Timur, penanganan banjir, serta pembangunan sekolah. Padahal, program tersebut sudah ditetapkan dalam daftar kebutuhan mendesak.

“Semua ini sudah kami masukkan ke dalam prioritas. Kalau anggaran dipangkas, otomatis akan menghambat realisasi yang diharapkan warga,” terang Alwi.

Alwi juga menjelaskan, pihaknya bersama Badan Anggaran DPRD telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Namun, pertemuan tersebut belum menghasilkan kepastian.

“Kami baru diterima staf, belum langsung oleh pimpinan kementerian. Jadi sampai sekarang masih menunggu keputusan yang valid,” jelasnya.

Meski demikian, DPRD Balikpapan berharap agar pemerintah pusat mempertimbangkan kembali kebijakan pemangkasan anggaran itu. Dia juga mendorong agar Pemkot Balikpapan bersama Gubernur Kalimantan Timur aktif menanyakan secara langsung ke kementerian terkait.

“Mudah-mudahan kabar ini tidak benar, tapi sinyal yang kami terima cukup kuat. Ada kemungkinan pemangkasan besar-besaran di tahun 2026,” pungkas Alwi.

Penulis: Heri | Editor: Saud Rosadi

Tag: Balikpapandprd balikpapanEfisiensi