Direksi dan Komisaris PT BPR Kutim berfoto dengan Bupati Kutim Ismunandar, usai menerima penghargaan (Fuji/Humas)

JAKARTA.NIAGA.ASIA – Infrastruktur fisik daerah di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) yang masih sangatlah terbatas, bertolak belakang dengan kondisi di pulau Jawa. Menjadikan PT BPR (Bank Perkreditan Rakyat) Kutim sangat kesulitan dalam melakukan pengembangan pelayanan ke berbagai pelosok kabupaten yang kaya potensi barang mineral pertambangan. Namun kendala itu malah menjadikan BUMD milik Pemkab Kutim ini berprestasi. Dalam sebuah BUMD Rating di Jakarta yang diselengarakan majalah bergensi Top Business, PT BPR Kutim sukses masuk nominasi dan menyabet Award Top BUMD 2019.

Ketua Penyelenggara M Lutfi Handayani MM MBA menjelaskan, enilaian sudah dilakukan sejak 4-29 Maret 2019. Dari ribuan BUMD, terpilih 200 BUMD penerima award. Dari 200 diseleksi, 130 keluar sebagai “best of the best” penerima penghargaan, dan PT BPR Kutim salah satunya.

“Tujuannya antara lain menjadi metode untuk menginformasikan kepada masyarakat, bahwa sekarang sudah banyak BUMD yang dikelola dengan manajemen moderen,” katanya.

Sementara itu, Ketua Dewan Juri Prof Dr Laode M Kamaluddin MSc MEng mengatakan, dalam penjurian ini, tim penilai memberikan masukan sebagai pelajaran untuk pengembangan. Hal-hal yang dinilai adalah prestasi dan peningkatan yang telah dicapai BUMD selama ini. “Metode pemilaian meliputi survey, memberikan kuisioner hingga wawancara,” ujarnya.

Dari 1000-an BUMD, diseleksi 200 BUMD sehat dan terbaik. Selanjutnya tahap 3, sebanyak 130 finalis dipilih sebagai “best of the best” dalam waktu sebulan lamanya. Laode selanjutnya memberikan masukan, agar penilaian kinerja karyawan untuk memutuskan bonus yang dilakukan selama ini digunakan untuk evaluasi kinerja. Selanjutnya laporan kuantitatif digunakan untuk melaporkan dampak positif yang dirasakan masyarakat.

Dirut BPR Kutim A Sobyan Herman mengatakan bahwa, masih banyak potensi PT BPR Kutim yang bisa dikembangkan di daerah.

“Karena BPR ini memiliki misi dalam memberantas rentenir sebagai musuh masyarakat, ini sejalan dengan program dari Pemkab Kutai Timur menyejahterakan masyarakat serta memberantas pergerakan rentenir sebagai pembunuh secara perlahan-lahan masyarakat dengan ketergantungan pada rentenir tersebut,” ujar Herman.

Sobyan menambahkan, pihaknya sangatlah fokus pada sektor Usaha Mikro Kecil Menegah (UMKM). Hal tersebut terimplementasi dengan produk-produk layanan. Agar para UMKM dapat memiliki akses permodalam dengan mudah dan murah. Salah satunya kredit usaha pasar (KUPAS), dengan sasaran konsumen para pedagang pasar dan kulakan dengan plapon kredit Rp 5 juta tanpa jaminan. Bahkan bagi UMKM akan mendapatkan kredit minimal Rp 50 juta atau setara dengan KUR (kredit usaha rakyat), menyediakan kredit MIKROKU dengan bunga 7 persen per tahun.

“Pada tahun 2019 ini BPR Kutai Timur ini sudah mendapatkan izin dari Pemerintah Kabupaten Kutai dan OJK untuk pembukaan layanan kas di 8 kecamatan,” tutupnya.

Sementara itu Komisaris PT BPR Edward Azran yang ikut hadir pada penyerahan award bersama Bupati Kutim Ismunandar menambahkan, eksistensi perusda pengelola keuangan milik Pemkab ini terus bertahan hingga sekarang disebabkan beberapa alasan. Diantaranya karena keberadaan BPR Kutim memang untuk membantu kemajuan sektor UMKM.

“BPR hadir hingga ke pelosok Kutim, khususnya kecamatan yang tidak dijangkau perbankan lainnya. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya peningkatan pelayanan sesuai arahan Bupati Kutim Ismunandar,” tegasnya. (hms3)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *