PT Cahaya Sriwijaya Abadi Dinilai Tak Profesional Mengerjakan Penataan Kawasan Sekumpul

Anggota DPR RI tidak puas dengan pengerjaan Penataan kawasan Sekumpul yang menelan dana Rp30 miliaran (Foto Istimewa)

JAKARTA.NIAGA.ASIA – Anggota Komisi V DPR RI Sudewo menegaskan agar Kementerian PUPR khususnya Direktorat Jenderal Cipta Karya bertindak tegas kepada PT Cahaya Sriwijaya Abadi.

Dia menilai perusahaan kontraktor tersebut telah mengerjakan penataan kawasan Sekumpul secara tidak profesional. Bahkan ia menyarankan agar pekerjaan tersebut jangan diterima sebelum semua pekerjaan atau semua bagian yang direncanakan dipastikan diperbaiki sesuai dengan spesifikasi.

”Setelah dicek kualitasnya sangat memprihatinkan, maka saya minta Kementerian PUPR bertindak tegas terhadap kontraktornya, agar dilakukan suatu perbaikan. Kami melihat fakta masih jauh dari pada baik, maka harus diperbaiki,” tegas Sudewo yang mendampingi Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaifullah Tamliha saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik (Kunsfik) ke Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis (16/6/2022).

Politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini berpesan jangan sampai proyek ini dieksploitasi ini untuk kepentingan pribadi. Penataan kawasan Sekumpul harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Menurutnya, Sekumpul bisa didorong untuk menjadi wisata religi bertaraf Internasional.

Maka dari itu perencanaan pembangunan kawasan Sekumpul harus menampilkan wajah Sekumpul sebagai Wajah Indonesia, tetapi kalau kualitas pekerjaannya sangat tidak baik pasti dampaknya tidak akan signifikan untuk menarik para wisatawan asing terutama yang muslim untuk datang disini.

Sudewo menegaskan pekerjaan tersebut harus menjadi evaluasi Kementerian PUPR supaya kedepannya tidak boleh terjadi kembali.  Ia juga menyarankan agar Kementerian PUPR khususnya Direktorat Jenderal Cipta Karya juga untuk koordinasi dengan Pemprov Kalsel, Pemko Bajarbaru untuk melakukan perencanaan secara komprehensif yang bisa mewujudkan visi bahwa kawasan ini menjadi kawasan wisata religi bertaraf internasional.

”Tidak boleh membuat suatu perencanaan meninggalkan pemerintah kabupaten dan tokoh masyarakat, karena mereka lebih tahu kondisi di sini,” Tegas Sudewo.

Berdasarkan keterangan dari laman LPSE Kementerian PUPR diketahui telah digelontorkan dana sebesar Rp30,5 miliar lebih bersumber dari APBN 2021 untuk pembangunan infrastruktur pemukiman Sekumpul Martapura, yang digarap PT Cahaya Sriwijaya Abadi asal Palembang. Proyek itu berpagu anggaran Rp38,2 miliar lebih.

Proyek milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupr), juga dibarengi dengan proyek konsultan pengawas senilai Rp1,19 miliar lebih yang dimenangkan PT Tema Karya Mandiri asal Palangka Raya. Data ini terekam dalam LPSE Kementerian PUPR.

Sumber: Humas DPR RI | Editor: Intoniswan

Tag: