NUNUKAN.NIAGA.ASIA – Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri memaparkan 7 isu strategis yang menjadi tantangan, sekaligus fokus pembangunan di Kabupaten Nunukan. Dia menekankan pentingnya sinergi antar lembaga dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Kami menyampaikan fakta lapangan dan langkah-langkah nyata yang telah dilakukan sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi yang digaungkan KPK,” kata Irwan, saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) pemberantasan korupsi pemerintah daerah wilayah Kalimantan Utara, yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta, hari ini, Kamis (17/7/2025).
Rapat dipimpin Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK RI di ruang bhineka tunggal ika, lantai 16 Gedung Merah Putih KPK, dihadiri Gubernur Kalimantan Utara, Zainal A Paliwang dan seluruh kepala daerah se-Kaltara.
Adapun 7 isu strategis yang disampaikan Irwan sebagai berikut. Pertama; akses logistik terbatas dan stabilitas harga, dimana distribusi barang ke wilayah pedalaman dan perbatasan menghadapi hambatan besar karena ongkos logistik yang mencapai lebih dari 50 persen dari harga pokok.
“Kondisi ini menyebabkan harga kebutuhan pokok menjadi tidak stabil dan rentan terhadap inflasi, khususnya saat hari besar atau cuaca ekstrem,” ujarnya.
Kedua; dominasi penyedia barang dan jasa pasar lokal masih didominasi oleh penyedia besar dari luar daerah, termasuk dari Malaysia. UMKM lokal sulit bersaing dari segi harga, volume, dan kualitas, sehingga memperlambat pemerataan ekonomi dan menciptakan kondisi pasar yang tidak sehat.
Ketiga; luas wilayah dan tingginya biaya distribusi jarak antar wilayah yang jauh serta minimnya moda transportasi membuat biaya distribusi tinggi dan tidak efisien. Hal ini menjadi penghambat utama masuknya investasi swasta.
Keempat; nflasi dan dampaknya terhadap penerimaan pajak daerah mendorong kenaikan harga bahan pokok dan jasa, sehingga menurunkan daya beli masyarakat. Sektor-sektor yang menjadi basis penerimaan pajak daerah mengalami stagnasi.
Kelima; program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) sebagai implementasikan Pemkab Nunukan dalam mensubsidi untuk penumpang, barang, dan transportasi sungai. Langkah ini diambil guna meningkatkan aksesibilitas serta menurunkan beban transportasi di wilayah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan
Keenam; penguatan ekonomi rakyat dan infrastruktur terus berjalan dimana Pemkab telah membentuk 168 koperasi desa dari target 240, serta menggulirkan berbagai program seperti pasar murah, gerakan pangan murah bersama Bulog dan melibatkan TNI/Polri,
“Upaya penguatan ekonomi lannya adalah membangun jalan sepanjang 50 kilometer, distribusi barang pokok ke seluruh wilayah, penyediaan excavator per kecamatan, dan kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya dan Biomassa,” papar Irwan..
Ketujuh; terhadap reformasi pengadaan barang dan jasa, Pemkab Nunukan memperkuat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) sebagai center of excellence dengan optimalisasi e-procurement dan e-catalog, pelatihan teknis untuk pelaku usaha lokal, perluasan akses internet di wilayah blank spot, digitalisasi sistem pendapatan daerah (tapping box), audit sejak tahap perencanaan, serta kemudahan perizinan dan akses permodalan.
“Harapan saya KPK dan pemerintah pusat dapat terus memperkuat sinergi dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi dan percepatan pembangunan di wilayah Nunukan,” tutupnya.
Sumber: Prokompim Nunukan | Editor : Budi Anshori | Advertorial
Tag: Irwan Sabri