Rapat Staf, Gubernur Bahas Masalah Disiplin, Kebersihan, THR, hingga PAD

aa
Gubernur Kaltara, Dr. Ir. H Irianto Lambrie, MM didampingi wakilnya, H Udin Hianggio pimpin rapat dengan  staffnya, Selasa (21/5/2019). (Foto Infopubdok Kaltara)

TANJUNG SELOR.NIAGA.ASIA- Masalah kedisiplinan, ketertiban dan kebersihan di lingkungan kantor. Baik yang di lingkup Kantor Gubernur ini, Gedung Gabungan Dinas maupun kantor-kantor OPD lainnya, THR, serta pengelolaan aset terkait dengan upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) menjadi topik bahasan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. Ir. H Irianto Lambrie, MM dalam rapat bersama staffnya, Selasa (21/5/2019).

Menurut gubernur, yang masih kurang  saat ini adalah  dalam hal parkir kendaraan harus lebih tertib. Kepada ASN, apalagi pejabat eselon II. “Apabila tidak tertib parkir kendaraannya diberikan teguran lisan, jika terulang maka akan diberikan teguran tertulis,” ujarnya. Kemudian soal pembayaran THR, gubernur harapkan 10 hari sebelum Idul Fitri sudah dibayarkan.

Hal lainnya, terkait progres realisasi Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI), saya minta Asisten II dan OPD terkait untuk segera menuntaskan permasalahan tata ruang. Apabila ada komplain soal tata ruang dan perizinannya, Pemprov saya minta proaktif.

Kemudian, soal pengamanan aset Pemprov Kaltara, kata gubernur, dalam sebulan tim dibentuk dan segera laporkan kondisi dan statusnya kepada gubernur. Untuk aset perikanan di Tarakan, gubernur minta dibentuk tim khusus untuk menyelesaikan permasalahan pengelolaan pelabuhan perikanan.

“Saya juga minta Dishut Kaltara untuk merencanakan pengelolaan yang baik terhadap KKMB. Perbaikan fasilitas yang rusak harus disegerakan, dan UPT KPH Tarakan untuk melakukan pengawasan bersama OPD lainnya. Seperti pengamanan dari Satpol PP dan lainnya,” terangnya.

Pengelolaannya harus dioptimalkan, agar diperoleh PAD. Salah satunya meningkatkan retribusi yang dipungut dari para pihak yang menggunakan fasilitas atau aset yang dikelola Pemprov Kaltara, khususnya KKMB. Seperti, pungutan terhadap penambatan kapal di wilayah KKMB dan pelabuhan perikanan.

Untuk DPMPTSP, diminta meinventarisir setiap masalah yang menghambat proses perizinan investasi di Kaltara. Laporan secara periodik perlu disampaikan kepada gubernur. Pemprov aktif melakukan pendampingan kepada investor.

Dalam kesempatan itu gubernur juga  menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pegawai, utamanya kepada Inspektorat atas kerja kerasnya, hingga akhirnya Pemprov Kaltara meraih Opini WTP ke-5 kali berturut-turut. (001)