Ratusan Transportasi Angkutan Sungai dan Danau di Nunukan Berlayar Tanpa Izin

Dermaga angkutan sungai dan danau di Nunukan. (Foto : Budi Anshori/Niaga Asia)

NUNUKAN.NIAGA.ASIA – Kewenangan penerbitan izin kapal dan pelayaran angkutan sungai oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) wilayah XVII Provinsi Kalimantan Timur dan kalimantan Utara, menimbulkan permasalah di kabupaten Nunukan.

Ratusan speedboat dan kapal yang berlayar setiap hari di perairan sungai diyakini tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang diterbitkan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah BPTD di Nunukan, sebagai perwakilan wilayah XVII

Kondisi berlayar speedboat dan kapal yang tanpa dokumen SPB diakui kebenaranya oleh Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Nunukan Abdul Khalid yang ikut prihatin terhadap kondisi saat ini.

“Dulunya Dishub yang menerbitkan SPB, tapi semenjak bulan Juni 2021 kewenangan diambil alih oleh BPTD wilayah XVII,” katanya kepada Niaga Asia, Kamis (14/10).

Pascaperalihan kewenangan tugas itulah, segala urusan menyangkut izin maupun sertifikat menjadi tanggung jawab perwakilan BPTD di Nunukan. Namun pada prakteknya tugas tersebut belum mampu dilaksanakan maksimal.

BPTD wilayah XVII Kaltara dinilai belum mampu menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang seharusnya telah dilakukan semenjak berlakunya peraturan Direktur Jenderal Laut Nomor 202/2021 tentang Penyerahan tugas Hubla ke Hubdat untuk kapal angkutan sungai danau dan penyeberangan tanggal 31 Mei 2021.

“Kita prihatin melihat kondisi transportasi angkutan sungai tanpa SPB, seandainya terjadi kecelakaan laut siapa yang bertanggung jawab?” ujarnya.

Peralihan tugas pengelolaan Hubla ke Hubdat untuk kapal angkutan sungai danau dan penyeberangan secara otomatis mencakup pula peralihan penerbitan perizinan seperti SPB, sertifikat kapal termasuk dokumen awak lapal dan Surat Persetujuan Olah Gerak yang sebelumnya ada di Dishub.

Alihnfungsi penanganan perizinan transportasi sungai danau yang tidak maksimal dilaksanakan BPTD wilayah XVII Kaltara, mengakibatkan hampir semua kapal dan speedboat berlayar secara ilegal.

“Berdasarkan laporan di pos-pos pengawasan Dishub, banyak surat-surat kapal mati tidak diperpanjang, karena minimnya pelayanan dari BPTD wilayah XVII Kaltara,” terangnya.

Kekhawatiran munculnya masalah akibat tidak adanya perizinan angkutan disesalkan juga oleh Kepala Seksi Perhubungan Laut Dishub Nunukan, Lisman. Menurutnya, persoalan ini sangat berbahaya karena menyangkut keselamatan.

“BPTD wilayah XVII Kaltara hanya menugaskan 1 orang pegawai di UPTD. Minimnya SDM ini jelas ketidaksiapan balai melaksanakan tugas,” terangnya.

Ratusan kapal dan speedboat sungai dan danau yang berlayar secara ilegal adalah bentuk pembiaran dan kelalaian dari pemerintah dalam melaksanakan tugas. Apalagi dalam hal ini menyangkut keselamatan orang atau penumpang.

Kelalaian dalam pengawasan pelayaran memiliki konsekuensi pidana sebagaimana diatur dalam UU No17 tahun 2008 tentang pelayaran. Karena itulah, wajib kepada semua pemilik transportasi sungai dan danau dibekali dengan izin.

“Tugas Dishub sekarang sebatas mengawasi bongkar muat orang dan barang di pelabuhan. Selebihnya soal dokumen kapal bukan lagi kewenangan kami,” terang Lisman.

Ilegalnya pelayaran angkutan sungai dan danau di Kabupaten Nunukan, tidak terlepas pula dari minimnya sosialisasi BPTD wilayah XVII Kaltara terhadap peraturan tersebut. Sehingga wajar banyak pemilik angkutan tidak mengetahui peralihan tugas ini.

Dishub Nunukan telah menyampaikan persoalan itu kepada Bupati Nunukan, yang diteruskan melalui surat kepada BPTD wilayah XVII Kaltara. Namun hingga saat ini belum ada jawaban dari instansi terkait. “Bulan September 2021 Bupati Nunukan bersurat ke BPTD wilayah XVII Kaltara, tapi belum ada balasan sampai sekarang,” katanya.

Terpisah, petugas UPTD BPTD XVII Kaltim Kaltara, Edi Hariadi menolak menjawab saat diminta keterangan terkait tidak maksimalnya menjalankan tugas pengawasan dan penertiban izin transportasi sungai dan danau.

“Saya tidak berwenang memberikan keterangan, silahkan tanyakan ke Humas BPTD di Balikpapan, Kaltim,” imbuhnya.

Penulis : Budi Anshori | Editor : Rachmat Rolau

Tag: