aa

aa
Komisi I dan III DPRD Bontang menunda rapat dengar pendapat (RDP) membahas permasalahan di proyek pembangunan pabrik crude oil palm (CPO) milik PT Energi Unggul Persada (Foto Ismail)

BONTANG.NIAGA.ASIA-Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas terkait permasalahan lingkungan dan pemakaian tenaga kerja lokal di proyek pembangunan pabrik CPO  (Crude Oil Palm) PT Energi Unggul Persada (EUP) di Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan ditunda lantaran tidak hadirnya Pemerhati Lingkungan Hijau Pemkot Bontang.

“Rapat kita tunda, karena instansi terkait tidak hadir,” kata Suhadi Anggota Komisi III DPRD Bontang saat rapat berlangsung, Selasa 19/03/2019. RDP rencananya dilaksanakan untuk menindaklanjuti inspeksi mendadak (sidak) Komisi I dan Komisi III pada Senin (18/3).”Kita tunda hari ini, dan dilanjutkan di hari Jumat (22/3) mendatang,” imbuhnya.

Sidak  yang dipimpin langsung Ketua Komisi I, Agus Haris dan Ketua Komisi III, Rustam HS juga diikuti anggota kedua komisi menemukan di lapangan, kegiatan sudah dilaksanakan padahal belum berkesusaian dengan RTRW Kota Bontang, penggunaan tenaga kerja lokal sebanyak 70% dari tenaga kerja yang digunakan belum diketahui pasti, dan kegiatan di lapangan belum diketahui apakah sudah didahului dengan pengesahan Amdal.

Menurut Agus, perusahaan pemilik proyek harus mematuhi Peraturan Daerah (Perda) Bontang, termasuk kewajiban mempekerjakan tenaga kerja lokal, 70 persen dari tenaga kerja yang digunakan. Perda Naker mewajibkan pemilik proyek mengutamakan tenaga kerja lokal. “Kami kira sudah jelas, 70 persen harus diisi tenaga kerja lokal,” jelasnya.

Sementara itu Ketua Komisi III, Rustam mengatakan, luas lahan yang digunakan dalam proyek pembangunan pabrik CPO 146 hektar, dimana 38 hektar diperuntukan untuk konstruksi, sisanya untuk  perkantoran dan kawasan hijau.  “Kami berharap sebelum perusahaan ini jauh melangkah, ada master plan yang diserahkan ke DPRD Bontang untuk mengetahui apa-apa saja yang digunakan perusahaan tersebut,” terangnya.

Ia pun menjelaskan Komisi I dan III sangat perlu  melaksanakan RDP dengan manajemen  PT EUP mengingat ada beberapa persoalan yang menarik perhatian publik seperti digunakannya mobil dump truck 10 roda yang melintas di jalan umum.  “Hari Jumat kami akan laksanakan rapat, dan dalam rapat tersebut mewajibkan direktur PT EUP untuk hadir untuk menjelaskan persoalan ini,” tukasnya.#Ismail/Adv

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *