aa
Gubernur Kaltara, H Irianto Lambrie. (Foto Infopubdok Kaltara)

TANJUNG SELOR.NIAGA.ASIA-Realisasi APBD Kalimantan Utara (Kaltara) Tahun Anggaran 2018 rata-rata 80 persen lebih di OPD-OPD (Organisasi Perangkat Daerah), meski di beberapa OPD ada yang di bawah 80 persen. Realisasi 80 persen lebih itu sudah cukup bagus, karena   APBD 2018 kurang sehat.

“Kita mengalami defisit. Syukur Alhamdulillah, kondisi itu bisa kita atasi dengan melakukan efisiensi dalam beberapa kegiatan. Dan kita optimis, Insya Allah APBD kita pada 2019 ini akan lebih sehat,” ungkap Gubernur Kaltara, H Irianto Lambrie, Rabu (2/1) setelah mengelar rapat staf bersama Wagub, H Udin Hianggio, Plt Sekprov dan para kepala OPD (organisasi perangkat daerah) /biro di lingkup Pemprov Kaltara.

Selain melakukan evaluasi, dan juga membahas perencanaan anggaran, dalam rapat staf itu Irianto menyampaikan rencana untuk melakukan penyegaran. Mutasi  dilaksanakan tanggal 7 Januari pekan depan, bersamaan dengan pelantikan Sekda definitif Kaltara.

Secara umum realisasi APBD kita sudah cukup bagus. Yaitu rata-rata sekitar 80 persen lebih. Meski masih ada beberapa OPD yang realisasinya di bawah 80 persen,” kata gubernur. Kemudian soal pendapatan daerah  tahun 2018 cukup baik. Bahkan melampaui target. “Saya yakin ke depan bisa lebih besar lagi, jika semua OPD. Utamanya yang berpotensi untuk pendapatan daerah, berkreasi, melakukan inovasi,” ujar Irianto.

Perencanaan yang baik

                Menurut gubernur,  dari evaluasi ini disimpulkan, ke depan sangat  penting perencanaan kerja yang baik di OPD-OPD. Semua kegiatan  akan berhasil baik, jika perencanaannya bagus. Untuk realisasi APBD 2019, seharusnya bulan ini sudah bisa dimulai  kegiatan. Namun karena ada keterlambatan penetapan, mau tidak mau agak mundur.

aa

Karena keterlambatan itu, saya instruksikan kepada semua kepala OPD untuk bergerak cepat. Saya minta paling lambat 7 Januari, sudah ada usulan nama-nama yang akan menjadi pengelola anggaran. Begitupun terhadap PPTK, saya minta bulan ini sudah ada ditetapkan. Namun sebelumnya, harus melalui verifikasi dari Inspektorat,” tegas Irianto.

Kemudian DPA masing-masing OPD  paling lambat 25 Januari harus sudah selesai. Dalam penyusunan DPA, kata gubernur, dia  berpesan kepada tim asistensi untuk benar-benar bekerja dengan baik. Jangan sampai salah dalam perencanaan maupun penghitungan.

Gubernur juga menginstruksikan kepada seluruh kepala OPD di lingkup Pemprov Kaltara untuk dapat menghimpun data-data kegiatan yang telah dilakukan mulai dari tahun 2015 hingga 2018. Data ini rencananya akan kita kemas untuk disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi. Oleh karena itu, masing-masing asisten yang membidangi agar mengontrol OPD terkait, untuk kemudian data itu diserahkan ke Biro Humas dan Protokol untuk diolah. (001)

4 komentar pada “Realisasi APBD Kaltara 2018 Rata-rata 80 Persen, Mutasi 7 Januari

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *