Realisasi Belanja APBN Hingga Agustus 2022 Rp1.657 Triliun

Kementerian Keuangan.

JAKARTA.NIAGA.ASIA – Kinerja baik APBN berlanjut hingga Agustus 2022. APBN hadir di masyarakat melalui belanja negara dan pembiayaan investasi yang terakselerasi.

“Sampai dengan Agustus, APBN telah membelanjakan Rp1.657 triliun atau 53,3% dari total belanja negara tahun ini,” ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada Konferensi Pers APBN Kita secara daring, Senin (26/09).

Jika dirinci lebih detail, dari jumlah realisasi belanja tersebut Belanja Kementerian/Lembaga mencapai Rp575,8 triliun atau 60,9%. Belanja ini dimanfaatkan untuk penyaluran berbagai bantuan sosial dan program pemulihan ekonomi nasional ke masyarakat; pengadaan peralatan/mesin, jalan, jaringan, irigrasi; belanja pegawai termasuk THR dan Gaji ke-13; dan kegiatan operasional K/L.

Selanjutnya, Belanja Non K/L terealisasi sebesar Rp602,3 triliun atau 44,4%. Realisasi diarahkan utamanya untuk penyaluran subsidi, kompensasi BBM dan listrik, dan pembayaran pensiun termasuk THR dan pensiun 13, serta jaminan kesehatan ASN.

“Belanja Non KL ini yang mencapai Rp602,3 triliun adalah belanja yang langsung melindungi masyarakat. APBN hadir atas nama negara untuk melindungi masyarakat dari berbagai guncangan,” tandas Menkeu.

Sementara itu, transfer ke daerah hingga Agustus telah mencapai Rp478,9 triliun atau 59,5%. Realisasi ini naik 1,3% dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp472,9 triliun. Kinerja penyaluran TKD dipengaruhi kondisi penyaluran Dana Bagi Hasil reguler yang lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu, adanya pembatasan waktu penyampaian syarat salur tahap I yang lebih cepat, dan penyaluran Dana Insentif Daerah tahap I sebesar 50% telah disalurkan seluruhnya.

Sedangkan pada pembiayaan investasi terus didorong untuk mendukung pembangunan di sektor prioritas dan upaya pemulihan ekonomi. Realisasi pembiayaan investasi sampai dengan 31 Agustus 2022 mencapai Rp55 triliun terutama pada pembiayaan investasi pada klaster infrastruktur mendukung belanja modal K/L khususnya dalam penyelesaian proyek strategis nasional dan pembiayaan sektor perumahan.

Sumber: Humas Kemenkeu | Editor: Intoniswan

Tag: