JAKARTA.NIAGA.ASIA– Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Maret 2021 mencapai Rp523,0 triliun atau 19,0 persen APBN 2021, tumbuh signifikan sebesar 15,6 persen (yoy). Realisasi belanja negara terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp350,1 triliun dan TKDD sebesar Rp173,0 triliun.
Hal itu diungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) dalam konferensi pers tentang APBN KiTa April 2021, Kamis (22/04/2021).
APBN sebagai instrumen countercyclical diperlukan dalam memanfaatkan momentum penguatan pemulihan ekonomi yang solid melalui akselerasi dan optimalisasi belanja serta pelaksanaan program PEN yang adaptif dan efektif.
“Kerja keras APBN melalui belanja negara juga didukung oleh kinerja program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” katanya.
Dijelaskan, hingga 31 Maret 2021, realisasi belanja Pemerintah Pusat tumbuh tinggi terutama didukung oleh pertumbuhan Belanja K/L sebesar 41,2 persen (yoy) dan belanja non K/L yang tumbuh 9,9 persen (yoy).
“Realisasi belanja barang K/L tumbuh 81,6 persen dan telah memberikan manfaat berupa pengadaan 17,2 juta dosis vaksin, klaim biaya perawatan untuk 99 ribu pasien Covid-19, pemberian bantuan kepada 6,6 juta pelaku usaha mikro, dan pemberian BOS Kemenag kepada 3,4 juta siswa sekolah swasta, serta pemeliharaan infrastruktur jalan dan jaringan senilai Rp1,1 triliun,” kata SMI.
Selanjutnya, realisasi belanja modal tumbuh signifikan sebesar 186,2 persen, terutama untuk pembayaran proyek infrastruktur dasar lanjutan 2020 dan infrastruktur konektivitas, antara lain digunakan untuk penyelesaian pembangunan Bendungan sebesar 44,37 persen dari target 10 bendungan baru dan 43 lanjutan senilai Rp7,1 triliun.
Kemudian untuk pembangunan jaringan irigasi sepanjang 600 km dengan progress sebesar 16,47 persen, rehabilitasi sepanjang 3.900 km dengan progress sebesar 18,34 persen, dan pembangunan jaringan irigasi tanah sepanjang 100 km dengan progress sebesar 11,52 persen, serta pembangunan jalur KA yang telah terealisasi sebesar 39,66 persen dari target 234,36 km’sp.
“Selain itu, belanja modal juga telah digunakan untuk pembangunan jalan sepanjang 43,87 km senilai Rp0,4 triliun dan pembangunan jembatan sepanjang 1,80 km senilai Rp0,1 triliun,” papar SMI.
Belanja Bansos Tumbuh 16,5 Persen
Menurut Menkeu, belanja bansos tumbuh 16,5 persen, seiring pelaksanaan bansos tunai dalam rangka PEN, serta peningkatan realisasi pada program KIP Kuliah dan Program Indonesia Pintar.
Hasil nyata yang diberikan oleh belanja bansos antara lain disalurkan melalui pemberian bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi 96,5 juta masyarakat miskin, pemberian sembako kepada 15,93 juta KPM, penyaluran Bansos Tunai kepada 9,59 juta KPM.
“Pemberian bantuan PKH kepada 9,7 juta KPM, pemberian KIP Kuliah kepada 782 ribu mahasiswa dan penyaluran PIP kepada 9,8 juta siswa,” kata SMI.
Realisasi belanja subsidi dan belanja lain-lain juga meningkat, utamanya untuk penyaluran berbagai jenis subsidi dan program pra-kerja. Realisasi belanja subsidi sampai dengan Maret 2021 tumbuh 14,3 persen (yoy), terutama untuk pemberian subsidi solar, minyak tanah, LPG, listrik, dan bunga perumahan bagi masyarakat, serta subsidi bunga KUR dan subsidi pupuk.
“Sedangkan belanja lain-lain tumbuh 1.942 persen (yoy) didorong pemberian bantuan iuran JKN kepada 17,96 juta masyarakat dan pelaksanaan program pra-kerja kepada 2,4 juta masyarakat,” terangnya.
Realisasi TKDD 21,7 Persen
Sementara itu, penyaluran dana TKDD sampai dengan Kuartal 1 tahun 2021 terealisasi sebesar 21,7 persen dari total alokasi TKDD 2021. Peningkatan kinerja penyaluran TKDD terjadi untuk: (1) Peningkatan DBH akibat penyaluran Kurang Bayar tahun sebelumnya, (2) Penyaluran DAK masih cukup baik dibandingkan tahun sebelumnya, dan (3) Pertumbuhan signifikan Dana Desa akibat adanya percepatan penyaluran.
Kinerja TKDD terus ditingkatkan dalam mendukung penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, hingga Triwulan I tahun 2021, anggaran dana desa telah dikeluarkan untuk pendanaan Covid-19 di 29.041 desa dan penyaluran BLT Desa kepada 895.883 KPM, DID telah disalurkan sebesar Rp123,4 miliar untuk bidang kesehatan, pendidikan, serta penguatan ekonomi dan perlinsos.
“Realisasi DAK Fisik juga telah digunakan untuk mendukung pemulihan ekonomi melalui pengutamaan metode padat karya dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 1,92 juta orang,” kata SMI.
Sementara DAK non Fisik telah disalurkan untuk dana BOS 44,13 juta siswa pada 215.000 sekolah, tunjangan profesi kepada 340.544 profesi guru, 26.343 guru daerah tertinggal/khusus,dan 23.436 guru yang belum bersertifikat, serta penyaluran insentif tenaga kesehatan kepada 14.033 nakes.
Sumber : Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian keuangan | Editor : Intoniswan
Tag: APBN 2021