SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Kalimantan Timur, telah melansir hasil Monitoring Program Pemerintah Pemerintah Pusat sampai dengan 31 Oktober 2025.
“Monitoring Program Pemerintah yang dilakukan oleh Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), Fasilitas Likuditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Sekolah Rakyat (SR), SMA Unggul Garuda, Revitalisasi Sekolah, Ketahanan Pangan dan Ketahanan Energi,” kata Edih Mulyadi, Kepala Kanwil DJPb Kaltim, dalam rilis terbarunya 25 November 2025.
Menurut Edih, realisasi pembentukan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) di Kalimantan Timur telah mencapai 115 unit yang tersebar di 9 kabupaten/kota dengan melibatkan 2.948 petugas. Saat ini terdapat 196 supplier MBG (Makanan Bergizi Gratis) yang aktif dan 274.106 penerima yang telah terlayani.
Kemudian, kinerja program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Kalimantan Timur hingga 31 Oktober 2025 telah menyalurkan pembiayaan untuk 2.075 unit rumah yang tersebar di 97 lokasi pada 9 kabupaten/kota, dengan total penyaluran mencapai Rp269,52 miliar.
Sedangkan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kalimantan Timur, sebanyak 1.030 koperasi telah memiliki akun Simkopdes (microsite).
“Sementara itu, Pemerintah Pusat telah menurunkan DIPA Tahun 2025 pada bulan Oktober kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Provinsi Kalimantan Timur untuk mendukung kegiatan pemberdayaan koperasi di daerah dengan alokasi sebesar Rp9,36 miliar,” ungkapnya.
Edih menambahkan, Pemerintah Pusat mengalokasikan pagu belanja untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Provinsi Kalimantan Timur, melalui Satker K/L Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp69.2 miliar dan telah realisasi sebesar Rp 9.05,- miliar atau 13,08%.
“Khusus revitalisasi sekolah, sebanyak 23 dari 29 unit madrasah yang diusulkan telah direhabilitasi, dengan realisasi anggaran sebesar Rp1,28 miliar dari Kementerian PUPR dan Rp107,79 juta dari Kementerian Agama,” ujarnya.
Kanwil Kemenag Kaltim juga telah melakukan monitoring terhadap bangunan yang direhabilitasi serta ruang kelas baru yang dibangun. Selain itu, sebanyak delapan sekolah di Penajam Paser Utara menerima bantuan revitalisasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI senilai Rp4,1 miliar untuk perbaikan fasilitas pendidikan yang rusak.
Di sektor ketahanan pangan, lanjut Edih, Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran APBN TA 2025 sebesar Rp352,64 miliar untuk mendukung program ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Timur melalui lima kementerian/lembaga, yaitu Kementan, Bapanas, Barantin, KKP, dan KemenPUPR.
“Hingga saat ini, realisasi penyerapan mencapai 44,31 persen atau Rp156,26 miliar,” katanya.
Terakhir Edih melaporkan, investasi Pertamina dalam proyek RDMP Balikpapan senilai USD 7,4 miliar (Rp126 triliun) menjadi pilar strategis ketahanan energi nasional dengan meningkatkan kapasitas pengolahan kilang menjadi 360 ribu barel per hari setara 22–25 persen kebutuhan nasional serta berpotensi menurunkan impor 10–15 persen.
“Proyek ini tidak hanya memperkuat pasokan BBM dalam negeri, tetapi juga menghasilkan produk petrokimia seperti propylene dan ethylene untuk substitusi impor,” pungkasnya.
Penulis: Intoniswan | Editor: Intoniswan | Advertorial Diskominfo Kaltim
Tag: Kanwil PerbendahaaranPemerintah Pusat