JAKARTA.NIAGA.ASIA-Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah hingga akhir bulan Januari 2020 mencapai Rp103,69 triliun atau 4,60% dari target pada APBN 2020. Realisasi penerimaan Perpajakan dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), masing-masing mencapai Rp84,66 triliun dan Rp19,02 triliun atau telah mencapai masing-masing sebesar 4,54% dan 5,18% dari target yang ditetapkan dalam APBN 2020. Sementara itu, belum terdapat realisasi untuk penerimaan Hibah hingga akhir Januari 2020.
Demikian disampaikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Aula Djuanda I, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2020).
Penerimaan Pajak secara bruto ditopang oleh penerimaan dari Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN & PPnBM) dan Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Lainnya (PBB & Pajak Lainnya). PPN & PPnBM mampu tumbuh 6,78% (yoy) meningkat dibandingkan pertumbuhan pada periode yang sama tahun 2019 sebesar 4,27% (yoy). Demikian juga dengan PBB & Pajak Lainnya mampu tumbuh double digit 29,79% (yoy) melonjak dibandingkan pertumbuhan di bulan Januari tahun sebelumnya sebesar minus 5,58 persen (yoy).
“Selain itu, penerimaan pajak juga ditopang oleh PPh Orang Pribadi (OP) yang tumbuh sangat baik sebesar 18,33%. Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak OP pasca tax amnesty yang masih baik,” kata Sri Mulyani.
Pertumbuhan menurut jenis pajaknya tersebut juga didukung oleh pertumbuhan pajak per sektor, dimana sektor usaha yang menjadi penyokong penerimaan pajak di awal tahun 2020 diantaranya sektor Industri Pengolahan yang secara bruto tumbuh 4,0% (yoy), sektor Perdagangan tumbuh 2,6% (yoy), sektor Jasa Keuangan dan Asuransi tumbuh 6,1% (yoy), dan sektor Konstruksi dan Real Estate yang tumbuh 7,4% (yoy).
Meningkatnya pertumbuhan pajak pada beberapa sektor ini mampu menopang pertumbuhan ekonomi domestik di sisi konsumsi rumah tangga ketika terjadi perlambatan akibat tekanan global seperti adanya penurunan kinerja ekspor dan impor.
Menurut Sri Mulyani, akhir Januari, realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai telah mencapai Rp4,44 triliun atau 1,99% dari target APBN 2020, serta mampu tumbuh 13,5% (yoy). Secara nominal penerimaan Kepabeanan dan Cukai pada awal tahun 2020 ditopang oleh penerimaan dari cukai dan bea masuk.
“Berdasarkan pertumbuhannya, penerimaan Kepabeanan dan Cukai utamanya masih berasal dari pertumbuhan penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) dan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang masing-masing tumbuh 445,32% (yoy) dan 16,73% (yoy),” paparnya.
Pertumbuhan tersebut didorong oleh pelunasan maju pita cukai rokok yang jatuh tempo di bulan Februari. Adanya pertumbuhan penerimaan di kedua sumber tersebut, menunjukkan bahwa di tengah tekanan perekonomian global, peran penerimaan kepabeanan dan cukai yang berasal dari aktivitas ekonomi di dalam negeri menjadi sangat penting.
Kemudian, penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan akhir Januari 2020 mencapai Rp19,02 triliun atau 5,20% terhadap target dalam APBN 2020, yang terutama didominasi oleh realisasi PNBP Sumber Daya Alam dan PNBP Lainnya masing-masing sebesar Rp9,74 triliun yang tumbuh 4,30 per (yoy) dan Rp8,88 triliun yang tumbuh 5,38% (yoy) dibandingkan tahun 2019.
“ Capaian realisasi PNBP ini secara keseluruhan tumbuh 2,28% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penerimaan PNBP yang tumbuh dengan baik tersebut diharapkan akan dapat turut menopang sisi penerimaan APBN semakin kuat lagi kedepannya,” kata Menkeu.
Menjaga Keberlanjutan Fiskal
Menurut Menkeu lagi, memanfaatkan kondisi pasar keuangan yang kondusif, Pemerintah melakukan strategi pembiayaan APBN untuk mengurangi tekanan fiskal pada sisi penerimaan. Dalam hal pemenuhan kebutuhan pembiayaan melalui utang, Pemerintah mempertimbangkan manajemen kas di awal tahun, disamping pemanfaatan Sisa Anggaran Lebih (SAL) secara optimal dan terus memperhatikan kondisi serta kesempatan di pasar keuangan.
Kinerja pembiayaan melalui Surat Berharga Negara (SBN) selama bulan Januari 2020 menunjukkan kondisi yang membaik, dimana yield Surat Utang Negara (SUN) turun sebesar 49 bps dibandingkan kondisi awal tahun. Hal ini juga ditunjukkan oleh relatif tingginya rata-rata penawaran yang masuk pada lelang SBN bulan Januari 2020, yakni sebesar Rp70,65 triliun per lelang, lebih besar dibandingkan rata-rata tahun 2019 sebesar Rp35,48 triliun per lelang.
“Selama bulan Januari 2020 jumlah penawaran yang masuk merupakan rekor tertinggi sampai saat itu, dimana untuk SUN tercatat sejumlah Rp94,98 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp59,14 triliun,” ucapnya.
Selain itu, penerbitan obligasi negara dalam valas yang dilakukan di bulan Januari 2020 juga mencatatkan rekor keberhasilan memperoleh kupon terendah sepanjang sejarah untuk SUN dalam mata uang USD dan Euro. Kinerja yang baik di sisi pembiayaan ini menunjukkan bahwa Indonesia masih dilihat sebagai destinasi investasi yang aman oleh investor di tengah ketidakpastian kondisi global.
“Membaiknya kondisi pembiayaan ini diharapkan akan membawa dampak lebih cepat ke perekonomian domestik dan menjaga keberlanjutan kredibilitas fiskal,” ujar Sri Mulyani.
Pemerintah terus berkomitmen menjaga kredibilitas APBN secara berkelanjutan. Hal ini ditunjukkan dengan upaya-upaya Pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara secara optimal, melakukan perbaikan kinerja penyerapan anggaran agar pelaksanaan APBN, serta melakukan pengelolaan pembiayaan yang pruden dan akuntabel.
“Dengan demikian APBN sebagai instrumen Pemerintah akan memberikan manfaat yang optimal bagi penanganan masalah nasional serta peningkatan kesejahteraan dan keadilan di masyarakat,” pungkas Menkeu. (*/001)