TENGGARONG.NIAGA.ASIA — Agar program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan tepat sasaran, Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rendi Solihin minta pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten melakukan penguatan dan pembenahan data.
“Dari hasil evaluasi yang dilakukan, salah satu masalah penanganan kemiskinan yaitu dari pendataan yang kurang valid,” kata Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin, Senin 14 Agustus 2023.
Rendi Solihin bilang, perlu dilakukan pembenahan data kemiskinan agar data yang didapat sesuai kondisi riil di lapangan. Sehingga terbangun data yang baik, dan bisa menentukan langkah intervensi sesuai dan tepat.
“Agar pendataan ini valid dan cepat maka harus terkoneksi antara Pemerintah Desa, Kecamatan dan Kabupaten,” ujarnya.
Untuk itu, Pemkab Kukar berupaya setiap Ketua RT mendapatkan Ponsel android, sebagai penunjang melakukan pendataan administrasi kependudukan dan data kemiskinan, dengan program Rumah Besar Penanggulangan Kemiskinan (RPBK) Pemkab Kukar yang berwujud aplikasi.
“Fasilitas pendukung berupa HP ini, dianggarkan melalui program Rp 50 juta per RT. Sebelumnya pada 2022 lalu, program ini fokus implementasi pada kendaraan motor roda dua. Untuk di 2023 program ini akan diarahkan untuk pengentasan kemiskinan,” terang Rendi Solihin.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kukar Arianto menjelaskan, dalam program tersebut telah ditetapkan untuk insfratruktur maksimal anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp 10 juta, untuk pelatihan Rp 3 juta, dan untuk pengadaan HP Android Rp 2,5 Juta.
“Dan minimal 15 persen itu nanti dioptimalkan untuk kegiatan gotong royong. Kalau semua anggaran program ini untuk gotong royong boleh saja. Sepanjang tidak menganggu kinerjanya, jadi diserahkan kepada masing-masing RT,” kata Arianto.
Meski demikian Arianto menyarankan, terkait program Rp 50 juta per RT tahun ini adalah pengadaan HP Android bagi ketua RT di Kukar. Sehingga bisa membantu, mempermudah dan memperlancar tugas-tugas ketua RT dalam melakukan koordinasi dengan dinas dan pihak terkait.
“Jadi bisa menyelaraskan dan membantu program pemerintah daerah yang saat ini sedang dilaksanakan,” demikian Arianto. (adv)
Penulis : IND | Editor : Saud Rosadi
Tag: AdvertorialKemiskinanKutai KartanegaraPemkab Kukar