NUNUKAN.NIAGA.ASIA – Sejumlah pegawai honorer kategori 4 (K4) di wilayah pedalaman menyampaikan aspirasi kepada anggota DPRD Nunukan dan meminta tetap dipekerjakan di instansi pemerintah dan diangkat sebagai pegawai paruh waktu.
Anggota DPRD Nunukan Ryan Antoni, mengatakan, aspirasi para pegawai honorer terus mengalir bersamaan adanya informasi terhitung 31 Desember 2025, honorer K4 atau biasa disebut R4 akan dirumahkan alias diberhentikan.
“Informasi ini menimbulkan keresahan bagi pegawai honorer R4, mereka resah memikirkan nasib akan dirumahkan tahun depan,” kata Ryan pada Niaga.Asia, Senin (08/09/2025).
Ryan menerangkan R4 adalah tenaga honorer yang tidak terdata dalam sistem data base Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan tidak terakomodasi dalam seleksi ASN sebelumnya. Para pegawai R4 berstatus honorer dengan pengabdian kerja kurang 2 tahun.
Upaya Pemerintah Nunukan memperjuangan nasib pegawai honorer di lingkungan instansi telah dilakukan melalui BKPSDM Nunukan dengan mengusulkan 2.600 honorer untuk diangkat menjadi pegawai paruh waktu.
“Dari 2.600 pegawai honorer yang usulkan pemerintah daerah, terdapat 500 lebih honorer R4, rata-rata pegawai honorer ini berdomisili di wilayah pedalaman Nunukan,” bebernya.
Tidak hanya mengusulkan diangkat jadi pegawai paruh waktu, BKPSDM Nunukan telah bersurat kepada BKN untuk tetap menyertakan honorer R4 untuk tetap bekerja di instansi pemerintah dengan alasan masih dibutuhkan.
Keterbatasan jumlah pegawai negeri di wilayah pedalaman baik kecamatan maupun pedesaan hendaknya menjadi pertimbangan pemerintah pusat dalam memperhatikan kebutuhan tenaga honorer di Nunukan.
“Surat BKPSDM Nunukan meminta honorer R4 diangkat menjadi paruh waktu belum ada tanggapan dari BKN, hal inilah yang jadi keresahan,” tuturnya.
Pernyataan yang sama juga disampaikan anggota DPRD Nunukan, Karunia. Menurutnya keresahan pegawai honorer R4 harus disikapi cepat agar nantinya di akhir tahun 2025 tidak menimbulkan pemecatan massal.
“Jangan sampai 31 Desember 2025 tidak ada upaya dari kita. Ini persoalan penting menyangkut hidup orang banyak,” terangnya.
Atas persoalan ini pula, DPRD Nunukan melalui Komisi I berencana akan memanggil BKPSDM Nunukan meminta kejelasan sekaligus saran ataupun petunjuk, hal-hal apa yang bisa dilakukan oleh DPRD dalam memperjuangkan nasib ratusan orang.
Jika pemerintah daerah memerlukan dukungan DPRD Nunukan, semua anggota DPRD siap memberikan dukungan dan menyertai pemerintah bertemu BKN menjelaskan kondisi kebutuhan pegawai honorer di wilayah pedalaman.
“Kami siap mendampingi pemerintah memperjuangkan aspirasi honorer R4. Intinya, wilayah pedalaman masih butuh pegawai honorer,” ungkapnya.
Penulis : Budi Anshori | Editor : Intoniswan
Tag: Pegawai Honorer