NUNUKAN.NIAGA.ASIA-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Dapil Kalimantan Utara (Kaltara) di Komisi VII dari Faksi Nasdem, Arkanata Akram berjanji akan memperjuangkan melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral listrik semua rumah tangga baik di desa maupun kota berlistrik dalam tiga tahun kedepan dan kekurangan daya di Nunukan dan Sebatik, diatasi secepatnya oleh PLN.
Janji itu disampaikan Arkanata saat melaksanakan reses dan bertemu masyarakat di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Sabtu (08/08). Arkanata mengatakan, pertemuannya secara langsung dengan masyarakat Nunukan kali ini adalah silaturahmi pertama sejak menjabat anggota DPR RI. Meski demikian, lanjutnya, bukan berarti dia putus kontak, karena berkomunikasi baik lewat media sosial ataupun melalui tenaga ahli dan staf administrasi tetap berlangsung.
“Alhamdulilah saya tetap berkomunikasi dengan masyarakat Kaltara khususnya Kabupaten Nunukan, meski dalam kondisi pendemi Cavid-19 dan kesibukan tugas,” katanya.
Dalam reses kali ini, Arkanata bertemu sejumlah pedagang kali lima (PKL) yang menyampaikan aspirasi terkait Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) program bantuan pemerintah dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Menurutnya, bantuan PJU-TS sudah ada dan terorganisir sebelum terjadinya Covid-19 bulan Maret 2020, hanya saja bantuan mengalami pengurangan dikarenakan adanya pemotongan anggaran untuk penanganan wabah Covid-19.
“Karena dari pemerintah pusat ada pemotongan anggaran, maka bantuan PJU-TS terkenda. Saya harap masyarakat bersabar jika belum menerima bantuan, pemerintah pusat tidak melupakan program ini,” ucapnya.
Sebagai perwakilan masyarakat Kaltara, kata Arkanata, kewajibannya memperjuangkan aspirasi masyarakat yang menginginkan bantuan PJU-TS. Lewat reses ini, dia akan menyalurkan terus keluhan dan keinginan yang terserap kepada pemerintah pusat.
“PJU-TS tidak hanya dikeluhkan masyarakat Kabupaten Nunukan, hampir seluruh aspirasi yang terserap selama reses di Kaltara persoalanya hampir sama yaitu, menginginkan bantuan PJU-TS dan ini sudah menjadi kebutuhan penting,” paparnya.
Arkanata menyebutkan, ada tiga hal penting yang menjadi pokok kebutuhan seluruh masyarakat yang ada di dunia yaitu, listrik, infrastruktur dan air, sesuai bidang Komisi VII, maka saya akan memperjuangkan kebutuhan listrik untuk dapat terpenubi di Kaltara.
“Setelah 4 bulan saya menjabat anggota DPR RI, saya mendatangkan komisi VII ke Kaltara melihat langsung kondisi dan keberadaan listrik di daerah kita,” bebernya.
Rasio Elektrifikasi di Kaltara 77 Persen
Politisi Nasdem ini menuturkan, jumlah rumah tangga berlistrik di Kaltara pada tahun 2019 baru sebesar 77 persen dan 23 persen belum berlistrik. Rasio elektrifikasi yang dibuat Pemerintah Kaltara ini berbeda dengan yang disampaikan PLN sebesar 97 persen.
Rasio elektrifikasi hasil penelitian Kementrian ESDM dan PLN kurang akurat, karena sistem perhitungan mereka melihat perdesa, berbeda dengan Pemerintah Kaltara yang melihatnya dari sudut pandang pertiap rumah tangga.
“Saya sudah sampaikan di rapat kerja dan rapat dengar pendapat, rasio elektrifikasi mereka kurang akurat karena melihat perdesa, harusnya melihat persatu rumah atau per KK,” jelasnya.
Oleh karena itu, Arkanata meminta pemerintah pusat kedepannya bisa memperbaiki data rasio elektrifikasi, jangan menyimpulkan sebuah desa sudah berlistrik dengan melihat satu rumah di pedesaan yang sudah teraliri listrik.
“Pemerintah pusat harus memperbaiki kinerjanya, mereka harus lebih memperhatikan daerah-daerah terutama perbatasan seperti di Kaltara,” sebutnya. (002)
Tag: Listrik