SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Fraksi Golongan Karya (Golkar) DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menaruh perhatian khusus pada kebijakan revitalisasi Sungai Mahakam yang menjadi salah satu bagian utama dari program Jospol.

Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara (Jubir) Fraksi Golkar Syarifatul Sya’diah dalam Rapat Paripurna ke-16 DPRD Kaltim pada Senin (2/6) dengan pembahasan pandangan umum fraksi–fraksi terhadap nota penjelasan Ranperda RPJMD 2025–2029.

Paripurna ini dihadiri 40 orang anggota dewan dan dipimpin Ekti Imanuel. Dihadiri juga Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis dan Yenni Eviliana, serta Staf Ahli Bidang III Arief Murdiyanto dari Pemerintah Provinsi Kaltim.

“Ada yang menarik dari salah satu sembilan arah kebijakan utama program Jospol, yakni Revitalisasi Sungai Mahakam,” ujarnya.

Kebijakan ini dinilai sangat penting untuk menjadikan sungai sebagai motor penggerak pembangunan berkelanjutan dan berbasis potensi lokal. Fraksi ini merasa bahwa Sungai Mahakam bukan sekadar jalur air, melainkan pusat kehidupan ekonomi, transportasi, budaya dan sosial masyarakat.

Atas dasar itu, Fraksi Golkar merasa bahwa sudah saatnya revitalisasi sungai ini menjadi prioritas pembangunan yang serius. Dan, itu harus dimulai dengan pembenahan tata kelola daerah aliran sungai (DAS).

Kendati demikian, Fraksi Golkar mendorong penguatan regulasi daerah guna benar-benar mendukung pelaksanaan revitalisasi secara menyeluruh, terukur, dan berkelanjutan.

“Kami berharap pengelolaan DAS di Kaltim termasuk Sungai Mahakam dapat di tata kembali melalui penguatan regulasi daerah,” jelasnya.

Revitalisasi Sungai Mahakam dinilai tidak hanya akan memperbaiki kualitas lingkungan hidup, tapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang hidup di sepanjang aliran sungai, termasuk nelayan, petani maupun pelaku UMKM.

“Keberadaan sungai-sungai ini bisa lebih bermanfaat. Tentunya ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lestari dan berkesinambungan,” terangnya.

Pada dasarnya, Golkar mendukung program Jospol yang merupakan salah satu program unggulan dalam RPJMD 2025–2029 yang diajukan oleh Gubernur Rudy Mas’ud – Wakil Gubernur Seno Aji.

“Kebijakan yang telah disusun ini adalah jawaban atas kebutuhan aktual masyarakat untuk terus berkembang menuju transformasi Kaltim sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru,” pungkasnya.

Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan | ADV DPRD Kaltim

Tag: DPRD Kaltim