SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Ribuan orang yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim rencananya berunjuk rasa besar-besaran di Kantor DPRD dan Gubernur Kaltim, Senin 21 April 2026 nanti, sebagai bentuk ketidakpuasan kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud.
Rencana aksi itu dipicu keresahan publik terhadap dugaan praktik politik dinasti Mas’ud serta kebijakan pemerintah daerah, yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil.
Koordinator Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, Erly Sopiansyah menerangkan,
tuntutan utama massa adalah mendesak penghentian praktik nepotisme yang dianggap merusak tatanan pemerintahan.
“Tatanan pemerintahan kalau sudah dikuasai satu keluarga, itu sudah tidak sehat. Dampaknya akan berimbas ke semua sektor, termasuk ekonomi dan fungsi pengawasan DPRD pun akhirnya menjadi tidak berjalan maksimal, karena adanya keterikatan,” kata Erly, saat dihubungi niaga.asia, Senin 13 April 2026.
Erly mengklaim, hingga saat ini, sekitar 4.075 orang yang terdiri dari mahasiswa, buruh, pengemudi ojek daring (Ojol), hingga organisasi paguyuban dikonfirmasi akan hadir dalam aksi itu.
Selain masalah dinasti, aliansi ini menyoroti gaya kepemimpinan Rudy Mas’ud yang dianggap mengabaikan instruksi efisiensi anggaran yang dicanangkan pemerintah pusat.
Seperti soal renovasi rumah jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud-Seno Aji senilai Rp25 miliar yang fantastis. Isu itu mencuat setelah sebelumnya Rudy juga jadi sorotan tajam terkait pengadaam mobil dinas senilai Rp8,5 miliar.
Kebijakan tersebut dinilai lebih mementingkan fasilitas pribadi, dibandingkan kebutuhan mendesak masyarakat Kaltim.
“Masyarakat melihat kebijakan yang dibuat oleh Gubernur menyakiti hati rakyat. Kita melihat banyak masalah terjadi di bawah kepemimpinannya selama satu tahun lebih ini,” ujar Erly.
Secara pribadi, Erly meminta Rudy Mas’ud untuk melakukan introspeksi diri, bahkan menyarankan sang Gubernur untuk mundur dari jabatannya demi meredam kegaduhan di daerah.
“Saya memohon betul kepada Pak Rudy untuk mundur. Mari intropeksi diri bersama-sama, saat ini Kaltim menjadi gaduh,” sebut Erly.
Meski demikian, disadarinya bahwa pemberhentian kepala daerah harus melalui proses konstitusional yang panjang. Mulai dari usulan DPRD, hingga keputusan akhir oleh Presiden atau Menteri Dalam Negeri dengan alasan dan bukti yang kuat.
Erly tegas membantah dugaan rencana aksi nanti ditunggangi barisan pendukung lawan politik pada Pilkada lalu. Sebaliknya, dia menekankan bahwa kontestasi politik telah usai satu tahun yang lalu.
“Saat ini tidak ada lagi tim pendukung 01 atau 02. Tidak ada lagi pihak yang kalah atau menang. Ini murni semata-mata perjuangan untuk seluruh masyarakat Kaltim,” demikian Erly Sopiansyah
Penulis: Nur Asih Damayanti | Editor: Saud Rosadi
Tag: DemonstrasiKaltimRudy Mas'udSamarinda