Ricky: Strategi Kaltim Mengendalikan Inflasi Sudah Tepat

Ricky P. Gozali, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur. ((Foto Bank Indonesia Kaltim)

SAMARINDA.NIAGA.ASIA –Strategi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan Pemerintah Kota Samarinda mengendalikan inflasi dengan menjalin kerja sama antar pemerintah provinsi (G to G) yang selama ini memasok kebutuhan pokok di Kaltim dan antar pelaku usaha (B to B) dengan melibatkan BUMD Perumda Varia Niaga Samarinda, sudah tepat.

Hal itu disampaikan Ricky P Gozali, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam keterangan persnya, Jum’at (29/7/2022) sepulang menghadiri  Rakorwil  Pengendalian Inflasi Daerah  se-Kalimantan yang dilaksakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia  bersama Pemerintah Daerah se-Kalimantan di Banjarmasin, Selasa lalu (26/07/2022).

Dalam Rakor terungkap inflasi Kalimantan pada triwulan II 2022 tercatat sebesar 4,97% (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan I 2022 yang sebesar 3,37% (yoy). Secara spasial, inflasi tertinggi di Kalimantan terjadi di Kalimantan Tengah sebesar 6,40% (yoy) dan yang terendah di Kalimantan Barat sebesar 4,31% (yoy).

“Inflasi Kalimantan Timur pada triwulan II 2022 tercatat sebesar 4,38% (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan I 2022 sebesar 2,86% (yoy),” kata Ricky.

Sedangkan inflasi Kaltim pada triwulan I 2022 tercatat sebesar 2,86% (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 2,15% (yoy). Kenaikan inflasi pada triwulan I 2022 bersumber dari adanya peningkatan tekanan inflasi pada tiga kelompok barang penyumbang inflasi utama di Kaltim.

Berdasarkan kota Pembentuk IHK di Kaltim, baik Kota Samarinda maupun Kota Balikpapan keduanya mengalami peningkatan inflasi pada triwulan ini dengan peningkatan lebih tinggi terjadi di Kota Balikpapan.

Secara umum inflasi Kalimantan tersebut utamanya bersumber dari peningkatan harga pada kelompok makanan, minuman dan tembakau serta kelompok transportasi seiring dengan peningkatan mobilitas masyarakat.

Sedangkan di Kaltim, komoditas cabai rawit, minyak goreng dan bawang merah merupakan tiga komoditas utama yang mendorong peningkatan inflasi. Hampir 90% kebutuhan pangan di Kaltim didatangkan dari luar daerah seperti Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Jakarta.

“Untuk itu, perlu dilakukan pemetaan potensi daerah yang dapat menjadi mitra kerjasama antar daerah Provinsi Kaltim,” saran Ricky.

Rakorwil TPID se-Kalimantan diselengarakan Kantor Perwakilan BI se-Kalimantan dengan TPID se-Kalimantan di Banjarmasin, Selasa (26/7/2022). (Foto Bank Indoensia Kaltim)

Menurut dia, saat ini, Provinsi Kaltim telah memiliki beberapa kesepakatan bersama baik di level G to G  dan B to B (antar pengusaha). Di tingkat G to G, telah ditandatangani kesepakatan dengan daerah Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan dan Bali untuk kerjasama perdagangan.

“Di tingkat B to B, Perumda Varia Niaga Samarinda yang merupakan BUMD di Kota Samarinda telah melakukan langkah agresif kerjasama perdagangan dengan beberapa mitra bisnis untuk mendatangkan komoditas beras, gula, minyak goreng dan daging ayam ras,” kata Ricky.

Selain itu, lanjutnya, untuk mendukung ketahanan pangan saat ini di Kaltim juga sedang dikembangkan food estate berupa pengembangan pangan terintegrasi hulu hilir mencakup pertanian dan peternakan untuk menyelesaikan permasalahan keterbatasan pasokan bahan pangan khususnya komoditas daging ayam ras di Kaltim.

Sebagai kesimpulan diskusi di Rakorwil TPID se-Kalimantan, kata Ricky,  telah dipetakan beberapa strategi pengendalian inflasi dalam jangka pendek, menengah, panjang yang akan dilaksanakan bersama.

“Langkah konkrit yang akan dilakukan dalam jangka pendek adalah melakukan operasi pasar atau pasar murah, pengembangan urban farming atau digital farming, mendorong gerakan konsumsi cabai dan bawang olahan, dan mendorong diverisifikasi pangan lokal melalui konsumsi PAJALE (padi, jagung, kedelai),” ungkapnya.

Dalam jangka menengah beberapa inisiatif yang akan dilakukan adalah pembentukan forum komunikasi distributor pangan strategis, melakukan manajemen pola tanam dan pengairan serta penguatan fungsi penyangga pasokan melalui peran BUMD.

Pada jangka panjang, akan dilakukan pemanfaatan lahan tidur dan revitalisasi lahan eks tambang, replikasi tanam bibit untuk bawang dengan biaya yang lebih murah, serta penjajakan kerjasama dengan daerah lainnya.

Penulis: Intoniswan | Editor: Intoniswan

Tag: