joko
Gubernur Kalimantan Utara, Dr. H Irianto Lambrie berbicang dengan Presiden Joko Widodo disela-sela penyusunan RKP Tahun Anggaran 2019 di Musrenbangnas di Jakarta. (Foto Infopubdok Kaltara)

SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Gubernur Kalimantan Utara, Dr. H Irianto Lambrie menyatakan cukup puas dengan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Pusat Tahun 2019, dimana usulan Kaltara untuk  tahun 2019  mendapat 14 paket proyek infrastruktur dengan rincian dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 10 paket dan dari Kementerian Perhubungan 3 paket proyek bisa diakomodir.

“Ya, kita cukup puas, usulan Pemprov Kaltara mendapatkan dana dari APBN untuk pembangunan jalan, jembatan, dan bandar udara diperhatikan pemerintah pusat. Perjuangan masih panjang, kita harus  gigih meyakinkan pemerintah pusat untuk terus menopang pendanaan di wilayah perbatasan,” kata Irianto Labrie pada Niaga.Asia, usai mengikuti Musrenbang Nasional dalam rangka penyusunan RKP Pusat Tahun 2019 di Jakarta, Sabtu (30/4/2018).

Agenda Musrenbangnas mengusung tema; “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas” dibuka langsung oleh  Presiden Joko Widodo dan juga dihadiri Wakil Presiden, Jusuf Kalla, serta para menteri Kabinet Kerja.

Sepuluh  paket proyek infrastruktur di Kaltara yang diusulkan didanai APBN Tahun Anggaran 2019 melalui Kementerian PUPR adalah 1 paket pembangunan jembatan, 2 paket reservasi dan preservasi pelebaran jalan, dan 7 paket pembangunan jalan.

“Sedangkan 4 paket proyek infrastruktur perhubungan udara diusulkan didanai APBN Tahun Anggaran 2019 melalui Kementerian Perhubungan, masing-masing pengembangan bandar udara (bandara) Long Ampung  (Malinau)-Pengembangan Bandara Malinau , pengembangan Bandara Long Bawan, Krayan, Kabupaten Nunukan, dan pengembangan Bandara Nunukan 1 di Nunukan,” kata gubernur.

Untuk 1 paket pembangunan jembatan semi permanen perbatasan Kalimantan sepanjang 449 meter, semuanya berada dalam wilayah Kabupaten Nunukan, sedangkan untuk paket reservasi, preservasi jalan, serta pembangunan jalan tersebar di Kabupaten Bulungan, melintasi Tana Tidung, Malinau, dan Kabupaten Nunukan.

“Apabila usulan kita ini diakomodir di APBN Tahun Anggaran 2019, maka pekerjaan besar dan berat bisa dikatakan sudah “aman” sebab di tahun-tahun berikutnya akan turun anggaran secara berkelanjutan. Paket proyek yang kita usulkan bersifat long time,” kata Irianto.

Kegiatan reservasi dan preservasi jalan menuju jalan mantap berupa pelebaran jalan dari batas Bulungan-Tanjung Selor sepanjang 48,6 kilometer dan pelebaran jalan dari Sekatak Buji (Bulungan) ke Malinau sepanjang 103,5 kilometer.

Sedangkan kegiatan pembangunan jalan di Kabupaten Malinau meliputi pembangunan jalan dari Long Boh-Metulang-Long Nawang sepanjang 30 kilometer, Long Nawang-Long Pujungan 63,9 kilometer, Malinau-Long Bawan (Kabupaten Nunukan) 91,8 kilometer.

Kemudian di Kabupaten Malinau ada juga kegiatan pembangunan jalan perbatasan ruas Long Nawang-Long Pujungan-Langap sepanjang 12,8 kilometer, dan ruas Metulang-Long Nawang sepanjang 5,7 kilometer.

Pembangunan jalan lainnya adalah dari Mensalong-Tau Lumbis (Kabupaten Nunukan) sepanjang 26,5 kilometer, dan pembangunan jalan ruas Long Midang, Krayan (Kabupaten Nunukan) ke Malinau sepanjang 222 kilometer.

Perencanaan Terintegrasi dengan Pusat

Pada bagian lain, Irianto menambahkan, tugas-tugas Pemprov Kaltara dalam rangka memperoleh pendanaan lebih besar dari pusat adalah membuat perencanaan terintegrasi dengan rencana yang dibuat pemerintah pusat. “Kita menyesuaikan diri dengan program prioritas pemerintah pusat. Itu lebih menguntungkan daerah,” ujarnya.

Dalam rangka mengintegrasikan rencana pembangunan di Kaltara, menurut Irianto yang mantan Kepala Bappeda dan Sekda Provinsi Kaltim ini, maka rencana yang dibuat di Kaltara harus memperkuat  perencanaan dan penganggaran dengan menajamkan prioritas dan koordinasi dengan kementerian.

“Pengendalian perencanaan di daerah dilakukan dengan menyusun proyek prioritas pembangunan untuk memastikan perencanaan dijalankan dengan baik.  Perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan yang dilakukan dengan penyusunan proyek prioritas hingga detail rencana lokasi pembangunan. Kemudian penajaman integrasi sumber pendanaan,” ungkap gubernur.

Selain itu, lima program prioritas yang sudah disampaikan  Presiden Joko Widodo  dalam Musrenbangnas juga akan dipertajam untuk diimplementasikan di Kaltara, misalnya, Pertama;  pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar.

Kedua; pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman. Ketiga; peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif. Keempat; pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air. Dan Kelima, stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilihan umum.

Irianto juga mengungkapkan, di sela kegiatan Musrenbangnas penyusunan RKP Tahun 2019, dia  sempatkan berbincang dengan Presiden dan  Wapres. “Meski sangat singkat waktunya, saya sempat sedikit malaporkan tentang kondisi dan progress pembangunan di Kaltara. Utamanya yang berkaitan dengan program strategis nasional,” ungkapnya. (001)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *